MALANG – Keinginan masyarakat Kabupaten Malang untuk mendapatkan akses jalan mulus menuju objek-objek wisata di Malang Selatan nampaknya masih abu-abu. Pasalnya, Bupati Malang, Muhammad Sanusi, menegaskan bahwa pembangunan jalan nasional adalah kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau ini terkait pembangunan jalan nasional, ya tergantung nasional,” tegasnya, di Hotel Ijen Suite, pada Senin (29/03/2021).
Dia juga mengatakan, Jalur Lintas Selatan (JLS) merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kalau penyelesaian JLS itu sebelum lebaran ya bisa juga, tapi kalau tidak bisa ya kewenangannya sana,” jelasnya.
Terkait permintaan Plt Ketua DPRD Kabupaten, Shodikul Amin, untuk segera memperbaiki jalan menuju objek-objek wisata sebelum Hari Raya Idul Fitri, Sanusi mengatakan itu bisa terjadi jika dianggarkan dalam APBD 2021. “Selama itu dianggarkan di APBD 2021 maka akan kita perbaiki, yang RPJMD ini baru masuk di APBD tahun 2022,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Ketua DPRD Kabupaten, Shodikul Amin, meminta agar jalur-jalur wisata di Kabupaten Malang untuk segera diperbaiki sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, pariwisata adalah pendapatan paling strategis bagi Kabupaten Malang.
“Sudah kita konfirmasi kemarin terkait kapan akan diperbaiki, tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pelaksanaannya dan pengerjaannya yang memiliki mekanisme tersendiri,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, Shodikul tetap meminta agar jalur-jalur pariwisata untuk diprioritaskan. “Kami sudah sampaikan juga untuk memprioritaskan jalur wisata, dan kalau bisa sebelum Idul Fitri sudah ada proses pengerjaan,” tegasnya.
Menurut Shodikul, perbaikan akses wisata ini dinilai sangat vital saat kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Pasalnya, pariwisata menjadi sektor unggulan di Kabupaten Malang. “Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami harap agar segera diajukan anggaran kepada Pekerjaan Umum (PU), dalam hal ini Bina Marga,” tutupnya.
Reporter: Rizal Adhi
Editor: Lizya Kristanti
