Tugumalang.id – Kompetensi akademis dan keahlian di bidang penataan ruang kembali mengokohkan reputasi Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) di kancah nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi menunjuk ITN Malang untuk mengawal percepatan formulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lewat skema kerja sama swakelola.
Dalam program Bantuan Teknis ini, Kampus Teknik Terbaik di Malang tersebut berhasil mengamankan paket pekerjaan terbanyak dibandingkan puluhan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia.
Dari total tujuh paket nasional yang mencakup 17 wilayah perencanaan lintas wilayah, ITN Malang dipercaya mengeksekusi dua kawasan strategis di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kawasan Perkotaan Mbay di Kabupaten Nagekeo yang berfokus pada mitigasi bencana serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang berkonsentrasi pada penguatan kawasan perbatasan negara.
Baca Juga: ITN Malang Perluas Pemberdayaan Masyarakat Lewat Inovasi Teknologi
Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Dr. Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan buah dari konsistensi pembinaan kapasitas internal dan reputasi institusi selama bertahun-tahun.
“ITN Malang berjejaring aktif dalam Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang berstatus Akreditasi Unggul. Kepercayaan dari Kementerian ATR/BPN ini disokong oleh rekam jejak riil serta kesiapan SDM lintas disiplin yang solid, mulai dari PWK, Teknik Geodesi, Arsitektur, Teknik Lingkungan, hingga Teknik Sipil,” papar Ardiyanto saat dihubungi lewat Whatsapp beberapa waktu lalu.
Fokus Nagekeo: Integrasi Mitigasi Bencana Pasca-Gempa Flores 2026
Salah satu penugasan utama tim ahli berfokus pada penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Mbay di Kabupaten Nagekeo. Wilayah ini memerlukan pendekatan khusus mengingat Nagekeo sempat menjadi pusat guncangan gempa tektonik berkekuatan M 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Kondisi tersebut menuntut hadirnya dokumen penataan ruang yang responsif dan mengutamakan prinsip pengurangan risiko bencana.
Baca Juga: Seminar Green Tech ITN Malang Diserbu 230 Peserta
Apresiasi tinggi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo atas hadirnya alokasi Bantuan Teknis penyusunan RDTR Perkotaan Mbay dari Kementerian ATR/BPN melalui Dana Tambahan Perubahan APBN 2026. Di tengah tantangan fiskal daerah, dukungan teknis ini menjadi pijakan vital untuk merealisasikan dokumen tata ruang yang berkualitas.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo, Yulianus W. Mesa, ST., menyatakan keberadaan ITN Malang sangat diharapkan karena rekam jejaknya yang pernah menyusun RTRW Kabupaten Nagekeo hingga berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pemkab Nagekeo berharap pendampingan ini berlanjut hingga tahap Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga dokumen RDTR dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian ruang sekaligus acuan perizinan berusaha.
Ardiyanto, yang juga memimpin langsung Tim Ahli RDTR Perkotaan Mbay, menekankan pentingnya reorientasi paradigma perencanaan pada kawasan rawan bencana.
“Dampak Gempa Flores 2026 mendesak kita untuk memastikan struktur dan pola ruang Perkotaan Mbay memperhitungkan potensi bahaya seismik, tsunami, kondisi geologi, serta aksesibilitas evakuasi.
RDTR Mbay kami rancang sebagai instrumen spatial resilience agar kawasan ini tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga adaptif dan memberikan rasa aman bagi warga serta investasi jangka panjang,” urai dosen PWK tersebut.
Fokus TTU: Memperkuat Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara
Pada penugasan kedua, tim akademisi ITN Malang yang dipimpin oleh Ida Soewarni, ST., MT., meluncurkan pendampingan teknis untuk Perkotaan Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Fokus utama penyusunan RDTR di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) ini adalah penguatan tata ruang wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.
Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, dalam agenda FGD 1 RDTR dan Konsultasi Publik KLHS, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN serta jajaran tim ahli ITN Malang yang ditugaskan di lapangan.
Dukungan senada diutarakan oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTU, Krysogonus Ahoinnai, ST., M.AP. Pihaknya berharap dokumen teknis dan rancangan Perkada RDTR KTM Ponu kelak menjadi panduan pemanfaatan ruang yang dapat memberikan kepastian hukum, menjaring investasi, serta mengakselerasi kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Ardiyanto menambahkan, pengembangan wilayah Ponu memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan daya dukung lingkungan, potensi alih fungsi lahan pertanian pangan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Formulasi RDTR ini diarahkan untuk mengawal laju pertumbuhan ekonomi dan layanan publik perbatasan tanpa mengorbankan fungsi kawasan lindung.
“NTT bukanlah wilayah asing bagi ITN Malang. Kami memiliki rekam jejak panjang sebagai mitra strategis pemda dalam mengawal dokumen RTRW maupun RDTR hingga memperoleh Persetujuan Substansi dari pemerintah pusat, khususnya sejak berlakunya regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja,” pungkasnya.
Integrasi dokumen RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) nantinya dipastikan akan memperjelas kepastian hukum pemanfaatan ruang. Langkah konkret ini mempertegas peran ITN Malang sebagai perguruan tinggi berbasis dampak yang hadir memberikan solusi nyata bagi pemulihan bencana, ketahanan wilayah perbatasan, dan kemajuan masyarakat.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis ITN Malang
Editor: Herlianto. A
