Jakarta, Tugumalang.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono kembali menemui perwakilan Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK), Senin (21/9/2026).
Pertemuan itu menindaklanjuti aksi ratusan warga di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (17/9) terkait ketidaksesuaian desil dan penyaluran bantuan sosial.
Pertemuan berlangsung di Kafe Selalu Ada Kopi, Kantor Kemensos. Hadir Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul, Juru Bicara KWJK Dea Melrisa, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
“Sekarang ketemu resmi, ya. Janji kita ketemu minggu ini, kita tuntaskan,” kata Gus Ipul saat membuka pertemuan.
Joko kemudian memaparkan hasil pemadanan data yang dikumpulkan melalui posko-posko KWJK. Dari 4.600 data yang dikirimkan, setelah diperiksa terdapat data ganda sehingga tersisa 2.900 keluarga.
“Dari total data yang dikirim itu 4.600. Tapi setelah kita cek ternyata ada yang dobel-dobel, ada yang ganda, sehingga tinggal 2.900 keluarga,” kata Joko.
Baca juga: Gus Ipul Memastikan Bantuan Pascabencana Sumatra Rp435,3 Miliar Mulai Disalurkan
Hasil pemadanan menunjukkan sebagian keluarga telah tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Sebanyak 406 data pada desil 1-4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran bansos.
Sementara itu, sebagian data lainnya masih perlu ditelusuri. Penyebabnya antara lain desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi warga, belum tercatat dalam DTSEN, atau memiliki catatan dalam sistem seperti indikasi judi online dan kepemilikan aset.
Gus Ipul meminta data yang terindikasi terkait judi online tidak langsung dikesampingkan tanpa pemeriksaan. Menurut dia, ada kemungkinan identitas warga digunakan oleh pihak lain.
“Siapa tahu dia dimanfaatkan orang lain. Jadi data seperti ini bisa kita olah,” katanya.
Dea menjelaskan, data yang dibawa KWJK dikumpulkan selama hampir satu tahun. Karena itu, sebagian kondisi warga kemungkinan telah berubah.
Ia juga menyampaikan adanya warga yang kesulitan memperoleh penjelasan ketika datanya terindikasi terkait judi online.
“Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, ‘Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,’ tanpa ada cross-check lagi,” kata Dea.
Menurut Dea, penjelasan mengenai data warga yang terindikasi judi online akan disampaikan kembali kepada warga melalui posko-posko KWJK.
Gus Ipul menegaskan pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil. Data tersebut juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga.
Data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” kata Gus Ipul.
“Data-data yang sudah hasil pemutakhiran dan sesuai dengan kenyataan ini akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah,” lanjutnya.
Baca juga: Gus Ipul Apresiasi Pemkab Pidie Jaya dalam Penanganan Pascabencana Sumatra
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengajak KWJK memperluas kerja sama hingga tingkat akar rumput. Kemensos, kata dia, dapat bertemu langsung dengan warga di posko-posko KWJK, termasuk melibatkan RT dan RW setempat.
Marlo menyambut ajakan tersebut. Namun, ia berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tetapi juga hadir langsung di permukiman warga.
“Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun,” ujar Marlo.
Dea mengatakan posko-posko KWJK selama ini menjadi tempat warga menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan.
“Masyarakat lebih percaya dengan posko-posko grassroot ini daripada ke kelurahan dan lain-lain,” katanya.
Gus Ipul dan Agus Jabo menyatakan kesediaan mendatangi posko warga. Lokasi dan waktu kunjungan akan dikoordinasikan bersama KWJK dan jajaran Kemensos.
Agus Jabo menegaskan pemutakhiran data merupakan langkah awal untuk mengenali kondisi dan kebutuhan setiap keluarga. Setelah itu, pemerintah perlu menindaklanjutinya dengan program yang sesuai agar warga benar-benar terbantu keluar dari kemiskinan.
“Data hanya sebagai basic untuk pengentasan kemiskinan, titik,” kata Agus Jabo.
Sebagai langkah awal memperluas kerja sama pendataan, Kemensos juga merencanakan pertemuan dengan para pengurus RT di Jakarta Pusat, yang mencakup 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Rencana tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Marlo memastikan posko KWJK tetap menerima pengaduan warga. Dea menyebut lebih dari 290 data baru telah masuk dan akan diperiksa sebelum disampaikan kepada Kemensos.
Seusai pertemuan, Gus Ipul mengapresiasi inisiatif KWJK dalam mengumpulkan data langsung dari masyarakat. Menurutnya, informasi tersebut membantu pemerintah memperbaiki data sekaligus menentukan program yang dibutuhkan keluarga.
“Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi,” kata Gus Ipul.
Marlo berharap kerja sama tersebut terus berjalan hingga warga merasakan hasilnya.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, bekerja sama terkait pengentasan kemiskinan, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos RI
editor: jatmiko
