Jakarta, Tugumalang.id – Empat bupati dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru menyatakan kesiapan daerah masing-masing membangun Sekolah Rakyat permanen. Komitmen itu ditegaskan saat bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Masing-masing kepala daerah datang membawa kesiapan penyediaan lahan sebagai syarat pembangunan sekolah. Mereka adalah Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan Bupati Buru Ikram Umasugi.
“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” ujar Agus Jabo.
Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat menjadi strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan,” tegasnya.
Baca juga: Gus Ipul Minta Kepala Sekolah Rakyat Tuntaskan MPLS, Jaga Aset Negara, dan Perkuat Dokumentasi
Ia menyebut masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.
“Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah,” katanya.
Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school dengan fasilitas berstandar unggulan. Siswa memperoleh pendidikan sekaligus kebutuhan dasar berupa makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan (snack), laptop, dan delapan stel seragam.
“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.
Ia menambahkan sistem boarding school dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang layak. Pemerintah juga menjalankan intervensi terpadu dengan memberdayakan orang tua dan memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga siswa.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap keluarga memperoleh bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta.
Agus Jabo mengajak pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan.
“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Muna Barat Maju ke Tahap Tender, Lahan Diperluas Jadi 10 Hektare
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan daerahnya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
“Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia,” kata Benni.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri juga mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Ia menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari proses verifikasi.
“(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” kata Aulia.
Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi menyatakan daerahnya masih menyiapkan lahan beserta sertifikatnya. Adapun Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Adios.
Audiensi tersebut juga dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Jauhari.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos RI
editor: jatmiko
