MALANG, Tugumalang.id – Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono atau Dandhy Laksono buka suara mengenai filmnya tersebut yang menjadi perbincangan ramai publik karena dirilis di masa hari tenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Seperti diketahui film Dirty Vote rilis pada Minggu (11/2/2024) lalu di platform YouTube dan sudah disaksikan oleh jutaan penonton. Dalam film dokumenternya itu, Dandhy Laksono mengangkat isu modu kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 ini.
Dalam film Dirty Vote tersebut, Dandhy Laksono menggandeng tiga ahli tata hukum negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bvitri Susanti, dan Feri Amsari.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Soal Film Dirty Vote: Tak Patut Tayang Saat Masa Tenang Pemilu 2024
Melalui kanal YouTube Indonesia Baru yang dirilis Selasa (13/2/2024), Dandhy Laksono menjelaskan tidak ada niatan tertentu untuk menyerang salah satu pihak yang saat ini tengah bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024.
Dandhy Laksono mengakui bahwa gagasan membuat film Dirty Vote melihat dari situasi yang terjadi di publik menjelang Pemilu 2024. Hal itulah yang lantas menjadi trigger baginya untuk mengerjakan film Dirty Vote.
“Jadi, aku ke-trigger dengan beberapa informasi tentang kasus kecurangan Pemilu yang berseliweran di media sosial. Ke-trigger juga dengan beberapa podcast Bang Feri Amsari yang sedang bikin project tentang peta kecurangan Pemilu,” tutur Dandhy Laksono.
“Jadi, ku lihat beberapa temuan dan buktinya. Masih tidak ada kontak sama sekali, aku masih mengamati saja bagaimana cerita-cerita soal kecurangan ini. Apakah ada benang merahnya satu dengan yang lain atau cuma random,” sambungnya.
Salah satu yang menjadi sorotan sutradara film Sexy Killers yang dirilis pada 2019 lalu itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia pencalonan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dirasa sarat dengan kepentingan.
Ditambah perilaku pejabat publik yang seringkali menunjukkan ketidaknetralan mereka di publik dan secara terang-terangan mendukung pasangan calon (paslon) tertentu dengan memanfaatkan fasilitas negara dan program-program pemerintah.
“Tentu setelah putusan MK, kita jadi lebih alert dengan kasus yang sebesar itu. Sehari kita lihat banyak cerita, tetapi kita kehilangan fokus karena berserakan dan ketiban dengan tsunami informasi yang lain,” jelasnya.
“Kita juga lebih terdistraksi dengan gimik yang dibikin para politikus. Trigger itu yang bikin aku kemudian, oke aku akan angkat tentang itu (Dirty Vote).
Belakangan diketahui film Dirty Vote disiapkan sebulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
Penulis: Bagus Rachmad Saputra
editor: jatmiko
