Kota Batu, tugumalang.id – Banjir yang menerjang Dusun Beru, Desa Bumiaji Kota Batu pada Jumat (8/12/2023) lalu menimbulkan rasa was-was. Pasalnya, volume air yang datang dari hulu cukup deras mengingatkan pada kejadian banjir bandang pada 2021 lalu.
Seperti diketahui, banjir membawa sejumlah material berupa lumpur, rumpun bambu dan sampah lainnya. Hal ini nyaris mirip dengan banjir bandang yang melanda pada 2021 lalu. Banjir seperti ini, kata Kepala Desa Bumiaji Edy Suyanto menjadi agenda tahunan.
“Hanya saja kali ini lebih parah karena lebih besar dan membawa material lumpur hingga bambu. Saya kira, ini karena minimnya sudetan di Sungai Paron yang membuat aliran akhirnya tertutup sampah alam itu,” kata dia.
Baca Juga: Alih Fungsi Lahan Hutan Diduga Jadi Penyebab Longsor Berturut di Pujon-Ngantang
Meski begitu, kejadian ini perlu dimitigasi ulang karena bencana hidrometeorologi yang terjadi ini merupakan dampak akumulatif dari faktor alih fungsi hutan di bagian hulu. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Walhi Jatim Wahyu Eka Styawan.
Ia mengatakan intensitas banjir di Kota Batu dalam kurun lima tahun terakhir kerap terjadi. Tentu, hal ini bukan hanya sebatas akibat sampah alam dan cuaca ekstrem, namun juga akibat masifnya alih fungsi hutan di bagian hulu.
Ia menyebutkan jika di wilayah lereng Gunung Arjuni Welirang hingga Tahura Raden Soerdjo mengalami deforestasi. Kondisi itu membuat air tidak terserap dengan baik sehingga berakumulasi menjadi banjir lumpur ke permukiman warga.
Parahnya, alih fungsi hutan ini kata Wahyu juga tidak hanya terjadi di kawasan hulu, tapi juga di kawasan bawah permukiman Kota Batu. Baik dijadikan sebagai perumahan, wisata atau perhotelan.
“Hal inilah yang membuat petani akhirnya mencari lahan lain di atas untuk bercocok tanam. Pola ini terus berlarut-larut dan terjadi sampai saat ini tanpa perhatian yang serius,” jelasnya dihubungi, Minggu (10/12/2023).
Baca Juga: Alih Fungsi Lahan, 27 Pemohon Serahkan Jaringan Irigasi Sepanjang 2,3 KM
Pihaknya berharap Pemkot Batu mengkaji ulang tata kota dengan mempertimbangkan kajian lingkungan. Tentu saja, kajian penataan ruang itu tidak akan menghilangkan aspek ekonomi.
“Kami mendorong ekonomi yang berbasis pada pelestarian lingkungan. Kami harap Pemkot Batu bisa mereview rencana tata ruang mereka,” tegasnya.
Wahyu menambahkan bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki kajian mitigasi yang komprehensif. Tidak hanya sekedar kalau ada banjir, direspon lalu selesai.
“Harus ada road map berjangka panjang yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi banjir-banjir separah 5 tahun terakhir ini,” harapnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
reporter: ulul azmy
editor:jatmiko
