Tugumalang.id – Meski dikenal sebagai Kota Pendidikan, persoalan putus sekolah masih menerpa ribuan pelajar di Kota Malang, Jawa Timur. Tak mau berlarut larut, DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk segera melakukan pemetaan penyebab tingginya angka putus sekolah di Kota Dingin ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, angka putus sekolah mencapai 17,77 persen atau 7.098 jiwa untuk kelompok usia 16-18 tahun di 2022. Kemudian 41,72 persen atau 33.695 jiwa untuk kelompok usia 19-24 tahun. Jika ditotal, angka putus sekolah di Kota Malang mencapai 40.793 jiwa di 2022.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, mengatakan bahwa pihaknya prihatin dengan permasalahan angka putus sekolah di Kota Malang yang terbilang tinggi. Terlebih, Kota Malang dikenal sebagai Kota Pelajar.
“Angka putus sekolah di Kota Malang memang cukup memprihatinkan. Kita tahu bahwa Kota Malang ini adalah kota pelajar,” katanya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Malang segera melakukan pemetaan penyebab tingginya angka putus sekolah tersebut. Dengan demikian, solusi atau gagasan untuk menekan masalah angka putus sekolah di Kota Malang bisa bermunculan.
“Jadi Pemkot harus memetakan alasan anak-anak ini putus sekolah. Sehingga penentuan kebijakan ke depan bisa pas dengan kondisi lapangan. Kalau masalah anggaran kita bisa carikan, tapi kalau masalah misal sosial keluarganya, itu perlu dilakukan pendekatan,” tegasnya.
“Pemkot harus menargetkan angka putus sekolah turun. Misal dari 7 ribu pelajar SMA turun berjengang mulai jadi 5 ribu dan seterusnya. Atau diturunkan berdasarkan pemetaan penyebab putus sekolah. Misal diselesaikan yang bisa ditangani, yang sulit koordinasikan ke Pemprov,” imbuhnya.
Menurutnya, Pemkot Malang sebenarnya punya kebijakan soal alokasi beasiswa di jenjang SMA hingga mahasiswa. Dari data kelompok usia yang ada, usai 16-18 tahun pada umumnya berada di jenjang usia SMA dan 19-24 tahun ada di jenjang mahasiwa.
Amithya mengatakan bahwa saat ini Pemkot Malang hanya bisa mengalokasikan beasiswa sekitar 200 pelajar SMA dan sekitar 200 mahasiswa.
“Jadi perlu evaluasi dengan penambahan anggaran untuk pendidikan. Yang saya tahu jenjang SMA saat ini memang belum ada pembebasan biaya dari provinsi, kan sebetulnya itu ranahnya provinsi. Tapi Pemkot Malang tentu saja harus berperan,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
