Tugumalang.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lingkungan Universitas Indonesia (UI). Ia menegaskan bahwa lokasi yang tengah dipertimbangkan bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI, melainkan lahan milik universitas yang berada di sisi Jakarta dan berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.
Gus Ipul menyebut informasi yang menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat akan menggunakan area hutan kota tidak benar. Menurutnya, keberadaan hutan kota tetap dipertahankan dan tidak masuk dalam rencana pemanfaatan lahan.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” ujar Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga: Kemensos Salurkan Bantuan Korban Kebakaran Pegunungan Bintang, 63 KK Terdampak
Ia menjelaskan, penjajakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada Universitas Indonesia untuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi dimanfaatkan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Menindaklanjuti permintaan itu, pihak UI kemudian menyampaikan sejumlah opsi lokasi yang dapat dipertimbangkan. Beberapa di antaranya berada di kawasan Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing sekitar 1,5 hektare.

Selain dua lokasi tersebut, lahan di lingkungan Kampus UI Depok juga masuk dalam daftar alternatif. Area yang dipertimbangkan berada di bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat masih berada pada tahap penjajakan sejumlah alternatif lahan. Gus Ipul kembali menekankan bahwa kawasan Hutan Kota UI tetap dipertahankan dan bukan menjadi lokasi pembangunan.
Gus Ipul mengatakan, alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Rencana itu juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurut Gus Ipul, pemerintah provinsi pada prinsipnya mendukung sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
Baca Juga: Kemensos Salurkan Bantuan Korban Banjir dan Longsor Trenggalek, 38 Rumah Terdampak
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ujarnya.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” katanya.
Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
Sebelumnya, Universitas Indonesia juga telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menegaskan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
UI juga menegaskan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A




































