Dalam aksi tersebut, peserta membawa bendera, poster, serta spanduk berisi pesan aspirasi. Mereka juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan pandangan di hadapan peserta aksi dan pihak yang berada di lokasi.
Massa berkumpul di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Malang. Sejumlah peserta memilih duduk bersama sambil mengikuti jalannya penyampaian aspirasi.
Baca juga: Pansus DPRD Kabupaten Malang Soroti Dampak Pembatasan Plastik bagi Pedagang Kecil
Beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya:
1. Mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) apabila memenuhi ketentuan hukum. Mereka juga meminta kepastian upaya pemulihan lingkungan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.
2. Menolak implementasi KDMKP yang dinilai tidak terbuka dan berisiko menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM. Mereka meminta program tersebut ditinjau dan dievaluasi secara menyeluruh.
3. Meminta pemerintah meninjau secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait alokasi anggaran, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan.
4. Mendorong pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta perlindungan terhadap petani.
5. Menegaskan pentingnya penguatan supremasi sipil dan peningkatan profesionalisme TNI dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menginisiasi pembentukan komite perlawanan rakyat sebagai wadah perjuangan untuk menentang berbagai bentuk penindasan sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan DPRD Kabupaten Malang Temui Mahasiswa
Di tengah kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan DPRD dan pihak terkait menemui peserta aksi. Di antaranya Amarta Faza dari Komisi I dan Zulham Akhmad Mubarrok dari Komisi IV.
Pertemuan berlangsung secara langsung dengan komunikasi terbuka. Para peserta juga terlihat menyerahkan dokumen kepada perwakilan DPRD sebagai bagian dari penyampaian aspirasi.
Interaksi tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi antara masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dengan lembaga legislatif. Melalui ruang dialog semacam ini, aspirasi dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki fungsi representasi dan pengawasan pemerintahan daerah.
Kehadiran aparat keamanan turut mendukung pengamanan selama kegiatan berlangsung. Penjagaan dilakukan di sekitar area gedung untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Baca juga: DPRD Kabupaten Malang Kaji Penyertaan Modal BPR Artha Kanjuruhan
Aksi damai Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu ini sekaligus memperlihatkan pentingnya ruang komunikasi antara mahasiswa dan lembaga pemerintahan daerah. Penyampaian pendapat di muka umum menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, komunikasi dan dialog menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
