Tugumalang.id – Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, memunculkan pertanyaan di tengah publik mengenai kelanjutan hak keuangan serta jaminan protokoler yang melekat pada dirinya.
Berdasarkan laporan yang dihimpun merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran tetap dapat berpotensi memperoleh uang pensiun dan berbagai fasilitas negara apabila pemberhentiannya ditetapkan secara resmi dengan hormat.
Baca Juga: Rekam Jejak Politik Gibran Rakabuming Raka: Walikota Solo hingga Mundur dari Kursi Wakil Presiden
Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978, bekas presiden maupun bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Diketahui, besaran gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, yakni sekitar Rp20.160.000 per bulan.
Nilai Rp20,16 juta tersebut murni berasal dari gaji pokok, bukan akumulasi dari keseluruhan tunjangan jabatan maupun dana operasional yang diterima ketika masih aktif bertugas.
Baca Juga: Bukan Pertama Kali Terjadi: Daftar Wakil Presiden Indonesia yang Pernah Mundur Sebelum Gibran
Selain itu, penjelasan undang-undang tersebut menegaskan lamanya masa jabatan seseorang tidak memengaruhi besaran nominal pensiun pokok yang diterima, selama pemberhentiannya tidak berstatus pemberhentian tidak dengan hormat.
Rincian Tunjangan dan Fasilitas Penunjang
Di luar uang pensiun bulanan, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur serangkaian hak tambahan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
Tunjangan Pensiun
Diberikan menyesuaikan aturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Biaya Operasional Rumah Tangga
Negara menanggung pengeluaran rutin yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon
Jaminan Perawatan Kesehatan
Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya ditanggung penuh oleh negara
Rumah Kediaman
Negara menyediakan satu unit rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Perlengkapan ini diberikan satu kali di awal, sementara biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab pribadi penerima fasilitas.
Kendaraan Dinas
Disiapkan satu unit kendaraan bermotor milik negara beserta pengemudinya, di mana gaji pengemudi dan biaya pemeliharaan kendaraan turut ditanggung negara
Syarat Pemberlakuan dan Penghentian Hak
Merujuk pada Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pencairan uang pensiun serta seluruh tunjangan dan biaya rumah tangga tersebut baru mulai dibayarkan terhitung sejak bulan berikutnya setelah keputusan pemberhentian dengan hormat ditetapkan. Secara administratif, penetapan pemberian maupun penghentian hak-hak ini dituangkan melalui Keputusan Presiden.
Meski demikian, pemberian fasilitas negara tersebut bukanlah hak mutlak tanpa batas. Dalam penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 disebutkan bahwa apabila MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat, seluruh hak keuangan dan fasilitas tersebut gugur.
Selain itu, apabila di kemudian hari yang bersangkutan kembali diangkat atau terpilih menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden, pembayaran uang pensiun dan fasilitas mantan pejabat akan dihentikan sementara mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
