JAKARTA, Tugumalang.id – Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengajukan pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) pada Kamis (12/11/2026).
Putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan mundurnya Gibran tentu memicu berbagai respons publik sekaligus memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait status administratif, serta hak-hak kelembagaan yang melekat padanya.
Baca Juga: Bukan Pertama Kali Terjadi: Daftar Wakil Presiden Indonesia yang Pernah Mundur Sebelum Gibran
Dalam ketatanegaraan Indonesia, dinamika politik seperti peristiwa Gibran mundur dari kursi Wapres secara mendadak diatur secara ketat melalui koridor hukum yang berlaku.
Meskipun meninggalkan jabatannya sebelum masa bakti tuntas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, seorang kepala negara maupun wakil kepala negara yang berhenti, berhak mengantongi sejumlah finansial dan fasilitas penunjang dari negara.
Fasilitas dan finansial tersebut merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian yang pernah diberikan kepada bangsa dan negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga: 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP Pemakzulan Gibran
Berikut adalah daftar lengkap hak pensiun, tunjangan, serta fasilitas negara yang didapatkan oleh Gibran Rakabuming Raka setelah tidak lagi menjabat sebagai Wapres:
Fasilitas yang Didapatkan Wakil Presiden Usai Mundur
· Uang Pensiun Pokok: Gibran berhak menerima pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir jabatan wakil presiden. Dengan besaran gaji pokok wakil presiden yang setara dengan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres, estimasi nominal pensiun pokok yang diterima mencapai sekitar Rp20,16 juta setiap bulannya seumur hidup.
· Tunjangan Pensiun Pegawai Negeri: Selain uang pensiun pokok, negara juga memberikan tambahan tunjangan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
· Biaya Rumah Tangga: Negara menanggung pembiayaan kebutuhan rumah tangga mendasar bagi mantan wakil presiden, khususnya yang berkaitan langsung dengan penggunaan fasilitas air, listrik, dan sambungan telepon.
· Biaya Perawatan Kesehatan: Jaminan pemeliharaan kesehatan menyeluruh ditanggung penuh oleh negara, yang mencakup perawatan medis bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarga inti yang sah.
· Penyediaan Rumah Kediaman yang Layak: Negara menyediakan sebuah fasilitas rumah kediaman yang layak huni lengkap dengan segala perlengkapan rumah tangga di dalamnya bagi mantan wakil presiden.
· Kendaraan Dinas Milik Negara Beserta Pengemudi: Gendongan fasilitas mobilitas darat berupa satu unit kendaraan bermotor milik negara yang dilengkapi dengan tenaga pengemudi khusus (sopir) juga disediakan, di mana seluruh biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya ditanggung oleh anggaran negara.
· Penyediaan Staf Pendukung: Mantan wakil presiden berhak mendapatkan dukungan sumber daya manusia berupa staf pendukung dari unsur pegawai negeri untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan pasca menjabat.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
