Tugumalang.id – Persoalan banjir, kerusakan infrastruktur lingkungan, hingga keterbatasan akses pemberdayaan ekonomi menjadi aspirasi utama warga Lowokwaru dalam Reses III Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat.
Dalam rangkaian pertemuan pada 2–4 November 2026, warga dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari Ketua RT/RW, tokoh agama, Karang Taruna, pelaku UMKM hingga kader PKK, menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak.
Sedikitnya ada enam isu utama yang mengemuka, yakni penanganan banjir dan drainase, perbaikan jalan serta PJU, penguatan UMKM, akses pendidikan dan beasiswa, pengelolaan sampah, serta pemberdayaan pemuda.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat Dukung Pemotongan Gaji Pejabat PKS untuk Korban Karhutla
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Malang yang membidangi pembangunan, Rendra menilai aspirasi terkait infrastruktur lingkungan perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Menurutnya, kebutuhan warga harus dipetakan berdasarkan tingkat urgensi agar penanganannya dapat disesuaikan dengan kewenangan dan prioritas pemerintah daerah.
Pada persoalan banjir, warga dari Kelurahan Tunggulwulung, Tlogomas, Dinoyo, dan Purwodadi menyampaikan keluhan terkait genangan saat hujan deras. Drainase tersumbat, gorong-gorong yang mengalami pendangkalan, serta pohon yang membutuhkan perawatan menjadi beberapa persoalan yang perlu ditangani.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat Soroti Anggaran Retreat Kepala Sekolah Kota Malang Rp300 Juta
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Rendra akan mendorong koordinasi dengan DPUPRPKP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk mengidentifikasi kebutuhan normalisasi drainase, penanganan gorong-gorong, serta perawatan pohon yang berpotensi tumbang. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko genangan sekaligus meningkatkan keselamatan warga.
Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan, pelatihan pemasaran digital, serta kemudahan pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Rendra menilai penguatan UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas dan akses pemasaran.
“UMKM harus kita kuatkan. Bukan hanya soal modal, tetapi juga keterampilan, pemasaran, dan legalitas usahanya. Kalau usaha warga berkembang, harapannya ekonomi keluarga ikut tumbuh dan peluang kerja semakin terbuka,” katanya.
Aspirasi pendidikan, persoalan sampah, serta kebutuhan ruang pengembangan bagi pemuda dan Karang Taruna juga menjadi bagian dari pembahasan. Warga menyampaikan kebutuhan beasiswa dan bantuan seragam sekolah, peningkatan layanan pengangkutan sampah, sarana olahraga, pelatihan keterampilan kerja, serta ruang kreatif bagi generasi muda.
Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dihimpun dan dicatat sebagai bahan tindak lanjut. Rendra menyatakan akan memperjuangkannya melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Malang tahun 2027–2028, dengan tetap memperhatikan kewenangan, mekanisme, dan skala prioritas.
Rendra menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus memiliki kejelasan tindak lanjut. Ia berkomitmen mengawal kebutuhan warga Lowokwaru agar tidak berhenti sebagai catatan reses, melainkan dapat diperjuangkan melalui proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Malang tahun 2027–2028.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang sudah disampaikan akan kita kawal. Tentu ada proses dan prioritas yang harus dilalui, tetapi jangan sampai kebutuhan warga hanya berhenti menjadi catatan,” tegas Rendra.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Tim Jiren
Editor: Herlianto. A
