Tugumalang.id – Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menyoroti rencana Pemkot Malang untuk menggelar retreat kepala sekolah se-Kota Malang pasca geger kasus kekerasan fisik di SMPN 18 Malang. Acara itu dinilai berpotensi menjadi proyek pemborosan anggaran.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo mempertanyakan skema retreat yang akan dilakukan Pemkot Malang terhadap semua kepala sekolah swasta dan negeri jenjang SD dan SMP itu.
“Saya dari Fraksi Gerintra mempertanyakan retreat ini yang bagaimana. Setahu saya retreat itu untuk pembentukan mental,” kata Danny, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga: DPRD Kota Malang Sepakat Seluruh Kepala Sekolah Digembleng Ala Militer
Ia kemudian menyoroti anggaran retreat tersebut. Pasalnya, kegiatan retreat yang akan digelar sehari itu digadang-gadang bakal menyedot anggaran sebesar Rp 300 juta.
“Menurut hemat saya, kalau retreat itu menggunakan uang anggaran APBD senilai Rp300 juta, sebaiknya jangan retreat lah,” tegasnya.
Lantas ia menyarankan Pemkot Malang mengumpulkan seluruh kepala sekolah saja jika memang hendak memberikan materi pembinaan. Banyak gedung-gedung milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan.
Baca Juga: Setahun Malang Makmur Berkelanjutan, Pemkab Malang Sabet 37 Penghargaan
“Alangkah baiknya, itu cuma dikumpulkan di aula saja. Mana yang boleh, mana yang enggak, masalah etika, masalah moral ini kan tanggung jawab dari pada kepala sekolah terhadap guru dan pengelolaan pendidikan masing masing sekolah,” tuturnya.
Jika memang berniat melakukan transformasi pendidikan, Kota Malang tak kekurangan akademisi besar. Artinya, materi pembinaan kepala sekolah juga bisa melibatkan akademisi di Kota Pendidikan ini.
“Di Kota Malang ini gudangnya akademisi hingga mendapatkan julukan Kota Pendidikan,” urainya.
Danny memandang bahwa anggaran Rp300 juta akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk beasiswa atau biaya pendidikan bagi pelajar kurang beruntung di Kota Malang.
“Dari pada uang Rp300 juta itu dibuat retreat, lebih baik itu dianggarkan untuk teman-teman murid yang kurang beruntung. Salah satu contoh kemarin kejadian di SMP 18 itu gara-gara seragam. Belikan seragam aja uang itu,” ucapnya.
Selain itu, Kota Malang saat ini juga dihadapkan persoalan anggaran di bidang olahraga. Ratusan atlet Kota Malang berpotensi tak bisa tampil di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim 2026 lantaran minim anggaran.
“Sekarang ini lagi heboh atlet POPDA ini disuruh membayar biaya pendidikan (mandiri). Saya pernah di KONI, saya tau bagaimana sulitnya mencari atlet berprestasi. Jadi atlet itu juga perlu diberi apresiasi baik reward atau beasiswa,” imbuhnya.
Ia memproyeksikan akan terjadi pemborosan anggaran jika retreat kepala sekolah itu tetap digelar di tengah kondisi Kota Malang yang kelimpungan anggaran itu. Alokasi beasiswa dinilai lebih realistis.
“Saya kira, jelas pasti pemborosan lah. Jadi dari pada buat retreat, pemborosan itu lebih baik untuk biaya murid yang kurang beruntung atau untuk reward atau beasiswa atlet berprestasi yang sudah mengharumkan nama Kota Malang,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
