Malang – Sejumlah sopir angkot telah melakukan pertemuan dengan Pemkot Malang, DPRD Kota Malang dan Pemprov Jatim di Mini Block Office Balai Kota Malang pada Kamis (1/10/2026). Pertemuan itu menghasilkan 6 kesepakatan jelang operasional Bus Trans Jatim koridor II.
Dalam pertemuan itu, peserta menyatakan bahwa ada 494 sopir angkot disebut terdampak secara ekonomi pasca operasional Trans Jatim koridor I. Mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan koridor I sebelum mengembangkan ke Bus Trans Jatim koridor II.
Pertemuan itu sempat berlangsung panas dan dipenuhi perdebatan. Berbagai aspirasi disampaikan perwakilan sopir angkot. Setelah berlangsung sekitar 5 jam, forum itu menetapkan 6 kesepakatan.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Minta Trans Jatim Beri Manfaat bagi Angkot
1. Dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 494 pengemudi terdampak oleh Dishub Kota Malang dan perwakilan jalur angkot.
2. Untuk pengemudi yang terdampak baik pada Trans Jatim Koridor I dan Koridor II, dilakukan keterlibatannya dalam program yang segera dibicarakan lebih detail.
3. Untuk pemberian kompensasi kepada pengemudi atau jalur terdampak tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk program.
4. Untuk menyelesaikan poin 2 dan 3 perlu dilakukan pembicaraan teknis secepatnya antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kota Malang dan perwakilan jalur angkot.
5. Sebelum pelaksanaan Trans Jatim Koridor 2 dilaksanakan, terlebih dahulu diselesaikan permasalahan Trans Jatim Koridor 1 (termasuk poin 1 sampai poin 4 di atas).
6. Pelaksanaan rapat teknis oleh perwakilan jalur angkot dilakukan oleh perwakilan yang disepakati/ditunjuk anggota jalur angkot berdasarkan surat kuasa atau sejenisnya.
Pj Sekda Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengatalan bahwa kesepakatan tersebut tak membuat rencana operasional Bus Trans Jatim koridor II otomatis ditunda.
“Bukan pending, tetap berproses semuanya. Kalau pending kan stagnan. Tetap berproses sambil ini jalan juga pencarian solusinya,” kata Dandung.
Ia menekankan bahwa Bus Trans Jatim merupakan program Pemprov Jatim. Untuk itu, pihaknya juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Pemprov Jatim berkaitan dengan program yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kemungkinan subsidi pajak, mungkin salah satunya (rencana solusi). Tapi nanti konsepnya gimana kita tunggu pemprov,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
