Tugumalang.id – Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengembangkan potensi dan mengejar cita-cita mereka.
Menurut Agus, pendidikan dengan sistem berasrama memungkinkan peserta didik memperoleh dukungan pendidikan dan lingkungan belajar yang lebih memadai, tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
Baca Juga: Kemensos Buka SKB di Bandung, 36 Anak dari Keluarga Rentan Kembali Mendapat Akses Pendidikan
“Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” ujar Agus Jabo saat menerima audiensi Plt Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kemensos, Selasa (29/9/2026).
Program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agus menjelaskan, proses penentuan calon siswa tidak hanya mengandalkan data administratif. Petugas akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon penerima untuk memastikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga sesuai dengan data dalam DTSEN.
Setelah proses verifikasi selesai, data calon siswa akan dibahas di tingkat kabupaten. Daftar calon yang telah melalui tahapan tersebut kemudian ditetapkan oleh bupati sebelum disampaikan kepada Menteri Sosial.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak yang menjadi sasaran utama, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat kemiskinan paling rendah secara ekonomi.
Baca Juga: Tiga Penghargaan Iprahumas 2026, Bukti Komunikasi Digital Kemensos Makin Dekat dengan Masyarakat
“Jadi nanti target maksimalnya itu ke depan ini 2.500 siswa (SD, SMP, SMA). Sekarang ini masih kapasitas 1.000-1.500,” kata Agus Jabo.
Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan karakter dan fasilitas yang memadai bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
“Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-perasarannya dibuat yang sebagus mungkin,” jelas Agus Jabo.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan anak, tetapi juga dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal dan memperkuat ekonomi keluarga.
“Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi ini pengentasan kemiskinan (dilakukan) secara komprehensif,” kata Agus Jabo.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menyebut pembangunan sekolah permanen terus dikebut agar semakin banyak daerah dapat bergabung dalam program tersebut.
“Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” kata Agus Jabo.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan kesiapan pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.
“Sekolah Rakyat itu di Kedungwungi Itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi,” kata Sukirman.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyatakan siap memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan dapat terealisasi pada 2027.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPS 2026, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, dengan kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71 masih di bawah capaian Jawa Tengah (74,77) dan nasional (75,90). IPM dengan nilai tersebut dipengaruhi salah satunya oleh pendidikan anak-anak usia sekolah.
Menurut data Pusdatin Kemendikdasmen, tantangan pendidikan juga terlihat dari jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai 14.558 anak per 6 September 2026, sementara rata-rata lama sekolah pada 2025 baru 7,50 tahun. Kondisi ini memperkuat pentingnya perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi, Alif Kamal, Hendri Kurniawan, Dardo Pratistyo, dan Antun Joko Susmana, serta Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara.
Turut hadir Sekretaris Daerah Pekalongan Mohammad Yulian Akbar, Kepala Bapperida Trisno Suharsanto, Kepala Dinas Sosial Suprayitno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kholid, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Murdiarso. (Adv)
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A
