Jakarta, Tugumalang.di – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Kementerian Sosial. Karena itu, setiap unit diminta berkolaborasi sesuai tugas dan fungsinya agar program berjalan optimal.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat internal bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
“Ketika kita membahas Sekolah Rakyat, pada dasarnya adalah ini bisnis semua UKE, bisnis semua unit kerja. Karena di sana ada anak-anak yang perlu di rehabilitasi, karena memiliki masalah-masalah tertentu, karena di Sekolah Rakyat juga butuh pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial,” kata Gus Ipul.
Ia meminta seluruh unit tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: 323 Siswa Mulai Belajar di Sekolah Rakyat Bantur
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain anak memperoleh pendidikan berasrama gratis, orang tua atau keluarganya juga mendapat intervensi secara terintegrasi.
“Orang tuanya diberi perlindungan dan jaminan sosial, orang tuanya diberi PBI, orang tuanya direhabilitasi, orang tuanya didorong untuk bisa lebih berdaya, sehingga antara anak dan keluarganya menjadi kesatu-kesatuan untuk diintervensi secara bersama-sama agar mereka graduasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran menyiapkan perencanaan yang matang untuk proses rekrutmen siswa menyusul penambahan target Sekolah Rakyat dari Presiden.
“Sekolah Rakyat ada target tambahan dari Presiden, kalau sekarang sudah 100 (Gedung), sekarang dalam proses itu 100 lagi sampai 150. Sehingga tahun depan itu ada (sekitar) 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa menampung sekurang-kurangnya itu 140 ribu (siswa),” kata Gus Ipul.
Selain rekrutmen siswa, ia menekankan pentingnya perencanaan dalam pengadaan barang. Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara presisi dengan harga yang tepat dan sesuai kondisi di lapangan.
“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda persiapan tahun 2027, meliputi digitalisasi bantuan sosial, pemutakhiran DTSEN, serta proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca juga: MPLS Sekolah Rakyat Gelombang Kedua Digelar Serentak di 65 Titik
Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, jajaran Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri Sosial, serta pejabat terkait lainnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: RIlis Kemensos RI
editor: jatmiko
