Tugumalang.id – Persoalan banjir, ruang terbuka hijau (RTH), parkir hingga semrawutnya kabel utilitas di jalanan masih menjadi keluhan utama warga Lowokwaru, Kota Malang. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi usai mengadiri reses dalam menyerap aspirasi pada Selasa (7/7/2026).
Kegiatan reses itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Infrastruktur dasar menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Baca Juga: Saatnya Naik Kelas! 5 Days Grounded Business Coaching Bersama Coach Fahmi
Dito mengatakan, penanganan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan drainase, tetapi juga penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air.
“Masalah banjir erat kaitannya dengan pembangunan drainase dan penertiban bangunan yang melanggar di atas saluran sungai maupun drainase. Itu menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa titik, termasuk di Lowokwaru,” ujarnya.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi terkait implementasi Perda Parkir, penyelesaian persoalan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, keberadaan kabel semrawut hingga keterbatasan ruang terbuka hijau. Dito menilai minimnya anggaran membuat sejumlah taman kota belum dapat ditata secara optimal.
Baca Juga: Polisi Bongkar Sindikat Narkoba di Kota Malang, Sita 2 Kg Sabu dan 490 Ribu Pil Double L
Politisi NasDem itu menambahkan, DPRD Kota Malang juga terus mengawasi pelaksanaan program prioritas RT Berkelas yang telah berjalan agar nantinya dapat dievaluasi dan disempurnakan.
Meski mengakui keterbatasan APBD menjadi tantangan, Dito menilai pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada anggaran daerah. Ia mendorong Pemkot Malang memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan lain, seperti APBN, bantuan pemerintah provinsi, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hingga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta.
Di sisi lain, Dito juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Malang tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Menurutnya, tingginya SiLPA menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan anggaran.
“Di tengah alasan keterbatasan anggaran, ternyata SiLPA masih tinggi. Ini menjadi catatan kami untuk dievaluasi karena perencanaan belanja, terutama belanja pegawai dan standar satuan harga (SSH), masih belum presisi,” katanya.
Berdasarkan hasil reses, persoalan infrastruktur tetap mendominasi aspirasi masyarakat. Selain itu, warga juga menyoroti belum optimalnya penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah.
Dito menyebut, dari sekitar 600 kawasan perumahan di Kota Malang, baru sekitar 60 yang telah menyerahkan PSU. Kondisi tersebut dinilai menghambat penambahan ruang terbuka hijau karena banyak taman perumahan belum bisa dikelola pemerintah.
“Kalau PSU sudah diserahkan, taman taman itu bisa menjadi tambahan RTH. Ini yang terus kami dorong agar target luasan RTH Kota Malang bisa tercapai,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
