Tugumalang.id – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengaku miris melihat kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC di Malang, Jawa Timur, yang dinilai jauh dari kata layak. Padahal, sekolah tersebut menjadi tumpuan utama bagi wali murid penyandang disabilitas, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Kunjungan tersebut sekaligus membuka mata Andreas terkait minimnya perhatian terhadap lembaga pendidikan disabilitas yang dikelola masyarakat. Ia pun merasa terpanggil untuk mendorong keberpihakan kebijakan anggaran negara, terutama bagi SLB di daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Kunjungan Reses Jadi Momentum Refleksi Negara
Komitmen tersebut ditegaskan Andreas saat melakukan kunjungan reses di SLB YPAC Malang pada Rabu (6/5/2026). Momen ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), sehingga menjadi refleksi mendalam bagi peran negara dalam menjamin akses pendidikan yang setara.
Menurutnya, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh swasta maupun yayasan.
Kondisi SLB YPAC Malang Dinilai Sangat Memprihatinkan
Dalam peninjauannya, Andreas melihat langsung berbagai keterbatasan yang dihadapi SLB YPAC. Mulai dari kondisi bangunan yang tidak layak, ruang kelas tanpa pintu, hingga fasilitas belajar yang minim.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa SLB YPAC hampir tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, peran sekolah ini sangat vital dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Baca juga: Pemkab Malang Usulkan Penambahan 4 SLB Negeri ke Pemprov Jatim
Ia pun menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN seharusnya dapat menjangkau SLB secara lebih merata. Sebagai perbandingan, ia mencontohkan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan bagi sekolah swasta.
“Dari kunjungan ini, nanti saya akan memastikan negara hadir bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selama ini kebijakan negara khususnya untuk pendidikan disabilitas masih bersifat diskresi khusus. Harusnya kan ada kebijakan khusus yang resmi,” tegasnya.
Dorongan Skema Bantuan dan Akses Program Pendidikan
Sebagai langkah awal, Andreas berencana menyusun sejumlah skema bantuan untuk SLB YPAC yang telah berdiri sejak 1956 dan menunjukkan pengabdian panjang di bidang pendidikan disabilitas.
“Selain mencari skema dana CSR, saya juga akan memastikan program beasiswa seperti Indonesia Pintar (PIP). Seharusnya PIP ini juga bisa dinikmati di sini secara sistematis, bukan sekadar inisiatif perorangan,” ujarnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan operasional sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi para siswa.
Baca juga: SLB Eka Mandiri Kota Batu Bebaskan Murid ABK Pakai Seragam Sekolah Hasil Karya Sendiri
Harapan Sekolah: Perbaikan Fasilitas dan Dukungan Vokasi
Sementara itu, Kepala Sekolah SLB YPAC Malang, Zita Margaretha Siti Masruroh, menyampaikan bahwa sekolahnya sudah lama membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. SLB YPAC sendiri melayani pendidikan mulai dari jenjang TKLB hingga vokasi.
“Kondisinya sejak dulu dibangun oleh orang-orang baik sejak 1958 ini ya memang minim perhatian. Banyak ruangan yang tidak layak, tidak ada pintu, tidak ada kaca. Padahal anak-anak juga butuh kelas yang nyaman untuk mengembangkan bakat dan talenta mereka,” ungkapnya.
Selain itu, pihak sekolah juga membutuhkan perbaikan fasilitas penting, seperti pagar pengaman yang menghubungkan ke kelas vokasi di lantai dua. Fasilitas ini dinilai krusial untuk menjaga keamanan siswa dengan karakteristik khusus, seperti tunadaksa, hiperaktif, dan autis.
“Kami juga membutuhkan alat-alat pendukung vokasi, seperti perlengkapan cuci sepatu, membatik, tata boga, hingga IT. Perlu diketahui, batik yang kami pakai jadi seragam sehari-hari ini adalah hasil karya anak-anak sendiri,” tambahnya.
Saat ini, SLB YPAC Malang mendidik sekitar 60 siswa dengan dukungan 15 tenaga pengajar. Dengan semangat sosial yang diusung, banyak siswa dibebaskan dari biaya SPP. Namun, kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan para guru.
Merespons hal itu, Andreas kembali menegaskan komitmennya untuk membantu menyalurkan dukungan, baik melalui skema CSR maupun koordinasi kebijakan, guna memperbaiki fasilitas prioritas sekolah.
“Upaya luar biasa dari masyarakat seperti di YPAC ini harus didukung sepenuhnya oleh negara. Jangan sampai ada gedung yang mangkrak atau tidak layak pakai untuk anak-anak kita yang hebat ini,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
