Malang, Tugumalang.id – Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mengungkap ancaman proxy war bagi kemajuan bangsa. Hal itu disampaikan dalam Talkshow Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di BBPP MPV BOE Malang pada Rabu (29/10/2025).
Dalam taklshow bertajuk “Energi Kolektif untuk Negeri” itu, Stafsus Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Randy Bagasyudha mengatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai sumber energi potensial yang bisa mendorong kemajuan bangsa.
“Namun kita juga harus paham energi potensial kita dan tantangan yang dapat menghambat kebangkitan negara kita,” ucapnya.
Baca juga: Buka Tanwir IMM 2025 di Malang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Misi Kedaulatan Negara di Balik Rencana BBM Etanol
Ia menyebut, salah satu ancaman besar penghambat kemajuan bangsa Indonesia adalah Proxy War, baik militer maupun non militer. Dia mencontohkan, proxy war militer biasanya berbentuk gerakan sparatis.
“Kalau yang gerakan non militer itu yang kadang orang justru gak tahu. Tapi itu sebetulnya memiliki daya rusak yang sama dengan proxy war militer,” ungkapnya.
“Proxy war non militer ini berkaitan dengan judi online, game online hingga narkoba. Tanpa disadari, uang rakyat Indonesia untuk judi online, game online dan narkoba ini menyingkap angka sampai ratusan triliun rupiah. Ini kan harusnya bisa menggerakkan roda ekonomi di bawah,” sambungnya.
Fenomena judi online, game online dan penyalahgunaan narkoba menurutnya telah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Menariknya, perputaran uang 3 aktivitas itu justru mengalir ke luar negeri.
Dikatakan, Kemenkeu RI telah mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk mendorong dana mengendap di perbankan nasional dapat digerakan untuk pembiayaan kredit pendongkrak pertumbuhan UMKM.
“Ternyata yang gak kalah besarnya adalah uang kita yang keluar negeri, melalui judi online hingga game online. Top up top up kecil Rp 5-10 ribu, tapi kalau dilakukan oleh 100 juta orang Indonesia, jumlahnya ya triliunan. Inilah yang tak kita sadari dari proxy war non militer,” urainya.
Baca juga: Di Tanwir XXXIII IMM, Ketua DPD RI Kenalkan Gagasan “Green Democracy” untuk Indonesia
Menurutnya, pemerintah sudah bergerak masif dalam penanganan judi online. Ribuan judi online telah ditutup. Namun ribuan pula kembali bermunculan.
“Hari ini 10 ribu link kita tutup, besok muncul 10 ribu link baru gitu. Jadi hampir tidak bisa dibendung. Kenapa? Karena servernya di luar negeri yang itu sulit kita intervensi,” bebernya.
“Mari berhenti judi online, berhenti main game online, berhenti top up top up, berhenti narkoba, seks bebas. Itu semua adalah bagian proxy untuk menghancurkan sendi sendi sosial masyarakat kita,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
