Malang, Tugumalang.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mendorong penerapan gagasan “Green Democracy” atau Demokrasi Hijau dalam sistem politik nasional. Menurutnya, pembangunan bangsa dan negara harus tetap mengedepankan keseimbangan ekologis agar kemajuan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Gagasan tersebut ia sampaikan saat menjadi keynote speaker pada pembukaan Tanwir XXXIII Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yang digelar di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Acara digelar pada 29 – 31 Oktober 2025.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran anggota DPD RI, antara lain Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Bustami Zainudin (Lampung), Zuhri Muhammad Syazali (Kepulauan Bangka Belitung), Ahmad Syauqi Suratno (DIY), Hasby Yusuf (Maluku Utara), Carel Simon Petrus Suebu (Papua), dan Sopater Sam (Papua Pegunungan).
Demokrasi Hijau: Menyatukan Politik dan Ekologi
Dalam pidatonya berjudul “Gerakan Mahasiswa, Etika Politik Muhammadiyah, dan Demokrasi Hijau: Menyalakan Energi Kolektif untuk Negeri,” Sultan memperkenalkan konsep Demokrasi Hijau, yakni politik yang menempatkan keseimbangan dan keberlanjutan sebagai inti demokrasi.
“Green Democracy bukan sekadar soal lingkungan, tapi tentang jiwa bangsa yang hidup selaras dengan alam dan nilai. Ketika politik kehilangan nilai, yang lahir adalah kerakusan. Ketika pembangunan kehilangan keseimbangan, yang tumbuh bukan kemajuan, tapi kerusakan,” tegasnya.
Baca juga: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia Respon 9 Isu Kebangsaan
Menurut Sultan, Demokrasi Hijau adalah upaya memastikan sistem demokrasi berjalan dengan sejuk dan berkeadilan, dengan mengarusutamakan kesehatan lingkungan. DPD RI, kata dia, berkomitmen untuk mengimplementasikan konsep ini dalam kebijakan nasional.
Ekonomi dan Ekologi Harus Berjalan Seimbang
Sultan mengakui bahwa penerapan kebijakan berbasis ekologi tidak mudah. Namun, upaya menuju sistem demokrasi hijau harus terus dijaga agar bisa diterapkan hingga pemerintahan mendatang.
“Menyiapkan generasi masa depan itu penting, tapi pada saat yang sama kita harus memastikan kebijakan negara tidak hanya fokus pada ekonomi, melainkan juga ekologi. Keduanya harus berjalan paralel,” ujarnya.
Baca juga: Ribuan Gen Z Hadiri FESt 2025 di Dome UMM, Jerome Polin Berbagi Mindset Sukses
Ia juga mengajak kader Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali etika politik dan tanggung jawab moral dalam membangun bangsa.
“Energi kolektif adalah gotong royong dalam makna paling mulia: kesadaran bahwa perubahan sejati lahir dari kerja bersama,” terang Sultan.
DPD RI Tegaskan Komitmen Politik Etik dan Berkelanjutan
Sultan menegaskan, DPD RI berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologis. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memastikan kebijakan nasional berpihak pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
“Itulah bentuk politik etik, politik yang sejalan dengan perjuangan Muhammadiyah — menegakkan amar ma’ruf nahi munkar melalui sistem, bukan sekadar slogan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dalam mencetak pemimpin masa depan, penting menanamkan nilai, gagasan, dan tindakan yang membawa kehidupan.
“Kader IMM harus menjadi generasi yang tidak hanya pandai berpolitik, tetapi juga berjiwa negarawan — pemimpin yang menyeimbangkan antara kekuasaan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Sultan mengajak seluruh kader IMM menjadikan Tanwir ke-33 IMM sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan yang berlandaskan iman, ilmu, dan nilai-nilai Islam yang mencerahkan.
“Saya yakin dari Tanwir inilah akan lahir generasi pemimpin muda Indonesia yang menjaga keseimbangan antara idealisme dan tanggung jawab, antara keberanian dan kebijaksanaan. Itulah energi kolektif untuk negeri — makna sejati dari Green Democracy,” tutupnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
