Tugumalang.id – Pemkot Batu menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan transparan di hadapan jajaran pemangku jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Jakarta.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman dalam agenda Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI di Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Rakor dan audiensi tersebut ditujukan untuk membentengi pemerintahan dari tindak pidana korupsi. Tak sendiri, Wali Kota juga didampingi Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso, Wakil Ketua DPRD, Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala perangkat daerah.
Baca Juga: Intervensi Cukong di Pilkada Kota Batu 2024 Terkikis, Pengamat: Harapan Baru Menuju Pemerintahan yang Sat Set
Wali Kota Batu Nurochman menegaskan dalam upaya itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan KPK sebagai bagian dari upaya bersama membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegas Cak Nur, sapaan akrabnya.
Sejumlah hal strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis agar berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Baca Juga: Jerit Generasi Pembuat Ladu, Jajanan Khas Kota Batu Butuh Dukungan Pemerintah
Pemkot Batu juga menyampaikan kesiapan dalam mengakselerasi integrasi data hibah ke dalam satu sistem terpadu, guna mencegah duplikasi penerima serta meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Batu menegaskan tidak mentoleransi intervensi dari pihak mana pun.
Langkah konkret juga dilakukan dengan membangun database penyedia lokal, mendorong masuknya UMKM Kota Batu ke dalam etalase e-katalog hingga mengevaluasi metode pengadaan langsung dan e-purchasing secara berkala.
Cak Nur juga menekankan pentingnya optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan Indeks SPI dan MCP serta penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis. Ia meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil audit dan review sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Batu turut juga menyampaikan progres rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang, termasuk kawasan Songgoriti, serta strategi pemetaan potensi pendapatan daerah sebagai dasar penyusunan proyeksi APBD ke depan.
Menanggapi hal tersebut, KPK melalui Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi, menyampaikan bahwa KPK akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi, termasuk melalui dashboard monitoring pengadaan barang dan jasa.
”Pemkot Batu menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang melayani dan dipercaya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
