Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang bersama Pemerintah Kota Malang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025–2029 pada Kamis (10/5/2025). Namun, Fraksi Nasdem-PSI memberikan catatan kritis terkait kemampuan keuangan daerah dalam menopang pelaksanaan RPJMD tersebut.
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyatakan bahwa pihaknya mendukung secara prinsip terhadap visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Namun, ia menyoroti kondisi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang dinilai belum cukup kuat sebagai landasan pelaksanaan program-program strategis.
“Secara substansi, RPJMD 2025–2029 ini sangat bagus dan progresif. Namun, struktur APBD Kota Malang yang saat ini belum optimal menjadi catatan penting dari Fraksi Nasdem-PSI,” ujar Dito.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang: Optimalkan Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kota Malang 2025-2045 sebagai Wadah Penjaringan Isu Strategis
Dito menambahkan, berdasarkan kajian internal fraksinya, potensi APBD Kota Malang tahun 2026 bisa mencapai Rp3 triliun, asalkan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara menyeluruh dan realisasinya dimaksimalkan.
“Jika potensi PAD bisa digali lebih dalam dan direalisasikan secara maksimal, struktur APBD kita akan lebih sehat dan bisa menjadi penopang kuat bagi seluruh program dalam RPJMD,” jelasnya.
RPJMD Kota Malang 2025–2029 sendiri memuat lima program strategis yang merupakan janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Program-program tersebut antara lain:
-
Bantuan Rp50 juta per RT
-
Penyelenggaraan 1.000 event
-
Beasiswa gratis bagi pelajar
-
Seragam sekolah gratis
-
Penyelesaian isu-isu kota seperti parkir, banjir, dan kemacetan
Dito berharap pemerintah daerah segera melakukan penguatan fiskal agar pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Jadi RPJMD Kota Malang ini diharapkan bisa menopang program program 5 tahun mendatang,” urainya.
Menurutnya, optimalisasi realisasi PAD menjadi kunci pelaksanaan RPJMD ini. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang bisa menggali PAD secara progresif dan produktif.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang untuk memberikan atenti pada pengembangan BUMD yang telah digelontor penyertaan modal agar bisa semakin produktif dan berkontribusi pada PAD Kota Malang.
“Apapun bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan, janji politik Wali Kota dan Wakilnya harus benar benar ditepati. Karena itulah kontrak sosial dengan masyarakat,” tandas Donny Victorius, politikus PSI.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
