Kota Batu, Tugumalang.id – Program nasional Sekolah Rakyat akan segera diluncurkan pada tahun ajaran 2025. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mulai melakukan pertemuan dengan calon wali murid, salah satunya di Kota Batu, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut digelar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Senin (19/5/2025). Lokasi ini juga akan menjadi salah satu pilot project Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Timur.
Hingga saat ini, sebanyak 75 calon siswa telah diterima di Sekolah Rakyat Kota Batu, yang akan dibagi ke dalam tiga rombongan belajar (rombel). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep, tujuan, serta sistem pendidikan yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat.
Baca juga: Kemensos Gandeng LPI Al-Hikmah Tata Sistem Belajar Mengajar di Sekolah Rakyat
Menurut Khofifah, pertemuan ini penting agar para calon murid dan wali murid memahami secara menyeluruh berbagai aspek Sekolah Rakyat, mulai dari sistem pembelajaran, lokasi sekolah, hingga fasilitas ruang kelas yang akan digunakan.
“Tadi sudah dijelaskan juga Pak Mensos (Gus Ipul, red), supaya para orang tua bisa lebih yakin. Mereka tahu lokasi sekolahnya, melihat langsung ruang kelasnya, sehingga punya kepastian dan rasa percaya dalam menyekolahkan anak-anaknya,” ujar Khofifah.
Sekolah Rakyat di Kota Batu Ada 3 Rombongan Belajar
Sebelumnya, ia mengakui jika respon masyarakat terhadap Sekolah Rakyat masih minim karena kurangnya sosialisasi. Namun seiring waktu, animo warga semakin ke sini semakin bertambah.
”Di Kota Batu saja kini sudah jadi 3 rombel. Di Kantor BPSDM di Kota Malang untuk jenjang SMA sudah cukup, di Blitar juga sudah banyak. Ada juga di Pasuruan, Probolinggo, Mojokerto. Paling banyak itu di Surabaya di UNESA sudah melebihi kapasitas,” ungkapnya.
Baca juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat Wajib Libatkan Perguruan Tinggi Daerah
Lebih lanjut, pihaknya bakal memastikan kesiapan bangunan fisik Sekolah Rakyat, terutama dalam aspek renovasi, pengecatan dan lain-lain. ”Mulai sekarang terus berproses, saya rasa waktunya cukup sampai tahun ajaran baru dibuka nanti,” terangnya.
Seperti diketahui, program sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keluarganya masuk ke dalam Desil 1 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 yang dimaksud merupakan keluarga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional.
“Kami ingin pastikan seluruh Kabupaten/Kota siap menjalankan sekolah rakyat pada tahun ajaran baru, termasuk di Kabupaten Malang itu sudah siap lahan dan segera dibangun,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
