KOTA BATU, Tugumalang.id – Pemerintah Kota Batu kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Opini tersebut diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Jaisin, kepada Wali Kota Batu, Nurochman, dampingi Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto. Penyerahan dilakukan dalam agenda resmi bersama sejumlah kepala daerah se-Jawa Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (2/5/2025).
Opini WTP Kota Batu Jaga Akuntabilitas dan Transparansi
Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi dan komitmen Pemkot Batu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sejak 2015, Kota Batu telah menerima opini WTP setiap tahunnya tanpa putus.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Kota Batu.
“Alhamdulillah, kita kembali meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya. Ini adalah buah dari kerja sama dan kolaborasi antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Baca juga: Kemendagri Beri Penghargaan Status Kinerja Tinggi pada Pemkot Batu
Nurochman menambahkan, opini WTP mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Batu telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari siklus akuntabilitas pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja program sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya.
Baca juga: Pemkot Batu Raih Predikat Opini WTP selama Sembilan Kali Berturut
“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap regulasi atau akurasi laporan keuangan saja, tapi juga pada bagaimana tata kelola keuangan daerah bisa berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.(Adv)
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
