Malang, Tugumalang.id – Mahalnya harga hunian rumah ditengah isu minimnya ruang terbuka hijau (RTH) hingga keterbatasan lahan di Kota Malang menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Hunian vertikal disebut sebut bisa menjadi solusi keterbatasan lahan di Kota Malang.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi tak menampik bahwa saat ini Kota Malang memiliki keterbatasan lahan. Akibatnya, harga hunian rumah di Kota Malang relatif tinggi.
“Kota Malang sudah waktunya mengembangkan hunian vertikal, bukan perumahan pada umumnya lagi,” kata Dito, Jumat (3/1/2024).
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Malang Ajak Masyarakat Sambut Tahun Baru 2025 dengan Aktivitas Positif
Menurutnya, sudah banyak kota kota besar yang mulai menerapkan hunian vertikal sebagai solusi minimnya lahan. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap hunian rumah baru dan layak huni juga bisa terpenuhi.
“Saya kira dengan pemerintahan baru, presiden baru dan kepala daerah baru, semangat untuk memulai itu harus dilakukan,” tuturnya.
Dikatakan, Kota Malang sejauh ini hanya memiliki 2 rusunawa sebagai hunian vertikal. Sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah. Dia kemudian membandingkan dengan Surakarta yang punya 22 rusunawa.
“Dari segi jumlah penduduk, karakter kota dan masyarakatnya hingga kebutuhan huniannya sama (dengan Kota Malang),” ucapnya.
“Jadi kami mendorong hunian vertikal ini menjadi solusi untuk kebutuhan hunian. Karena harga rumah juga semakin mahal,” sambungnya.
Selain itu, politisi muda Partai Nasdem itu juga mendorong Pemkot Malang untuk lebih gencar menertibkan pengembang pengembang perumahan di Kota Malang yang belum menyerahkan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).
“Banyak perumahan di Kota Malang belum menyerahkan PSU. Perdanya sudah ada, jadi penegakannya juga harus diimplementasikan. Karena PSU ini juga berkaitan dengan RTH,” kata dia.
Baca Juga: Komisi C DPRD Kota Malang Soroti Berbagai Persoalan Kota yang Tak Kunjung Rampung
Target pemenuhan RTH disebutkan minimal mencapai 30 persen dari luas suatu daerah. Sedangkan kondisi RTH Kota Malang masih jauh dari target itu.
Penyerahan PSU menurutnya mempengaruhi data luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang. Sebab, di masing masing perumahan tentu terdapat RTH. Namun hal itu tak tercatat karena PSU perumahan belum diserahkan ke pemerintah.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Redaktur: jatmiko
