Tugumalang.id – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mantan pengurus PBNU, KH Marsudi Suhud, angkat bicara terkait pro kontra keputusan pemerintahan RI Joko Widodo memberi konsesi tambang dalam pengelolaan tambang di Kalimantan kepada Nahdlatul Ulama (NU).
Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut adalah hal wajar. Marsudi mengatakan kebijakan itu adalah bagian dari upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan bangsa.
Terlebih dalam hal ini, NU adalah salah satu organisasi keagamaan yang lahir sejak sebelum NKRI berdiri.
Baca Juga: LBH Ansor Kabupaten Malang Laporkan Akun Twitter Faizal Assegaf
”Ketika NU, Muhammadiyah, dan organisasi lain yang berdiri sebelum republik ini ada, lalu kemudian dihidupi pemerintah itu menjadi kewajiban. Karena organisasi-organisasi inilah yang ikut mendirikan dan menjaga republik hingga saat ini,” ungkapnya usai hadir di kegiatan Mujadalah Kiai Kampung (MKK) se-Indonesia di Malang, Minggu (8/6/2024).
Jika kemudian terjadi pro kontra, menurut Marsudi itu adalah hal biasa yang galib terjadi ketika ada perbedaan pendapat. Menjawab soal kekhawatiran berbagai pihak terkait keterlibatan organisasi agama dalam kerusakan ekologis, itu akan menjadi fokus pihaknya untuk mencegah sedari awal.
”Kalau nanti alamnya rusak, ya harus dibetulkan. Saya kira di NU itu doktornya juga banyak, gak hanya ahli agama saja. Semua saya kira sudah diatur, jadi jangan sampai merusak alam,” ujarnya.
Baca Juga: Lesbumi NU Kota Malang ‘Mbeber Klasa’ di Tasyakuran 1 Abad NU
Sejauh ini, dirinya masih optimistis jika konsesi itu adalah bagian dari tugas agama membangun bangsa.
”Semua pasti ada maslahat dan mudarat. Paling penting itu jangan sampai nanti kita hanya mengambil manfaatnya saja. Tapi juga jangan lupa jangan sampai merusak alam. Jadi, tinggal diperbesar saja maslahatnya daripada mudaratnya,” tuturnya.
Marsudi menambahkan jika hasil dari konsesi pengelolaan tambang ini nantinya akan digunakan untuk membangun bangsa. Ia menegaskan agar masyarakat tidak khawatir dengan perbedaan pandangan yang tidak-tidak.
“Karena membangun bangsa itu adalah keharusan, baik secara membangun infrastruktur maupun kemaslahatan umat. Tujuan pemerintah memberi konsesi tambang kepada publik/organisasi ini pada dasarnya bertujuan untuk membangun bangsa ini bersama-sama,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
