Malang, tugumalang.id – Sebanyak 4.485 anggota linmas disiapkan untuk mengawal pengamanan dalam pelaksanaan proses Pemilu 2024 di Kota Malang. Kini, Pemkot Malang melalui Satpol PP Kota Malang juga telah menganggarkan seragam baru, insentif hingga jaminan sosial ribuan linmas tersebut melalui APBD Kota Malang 2024.
Keberadaan linmas sebagai satuan perlindungan masyarakat menjadi komponen keamanan yang dinilai penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 mendatang. Diketahui, penganggaran seragam baru, insentif hingga jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan ribuan linmas untuk menunjang tugas pada Pemilu 2024 itu merupakan usulan dari DPRD Kota Malang.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono menjelaskan bahwa berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) jumlah linmas harus sama dengan jumlah RT. Dikatakan, saat ini Kota Malang sudah memiliki 4.485 linmas dari 4.216 RT yang ada.
Baca Juga: 15 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan Pemilu 2024 di Kabupaten Malang
Hanya saja dalam Pemilu 2024 mendatang, kata Heru, setiap TPS memerlukan 2 anggota linmas. Sedangkan jumlah TPS di Kota Malang untuk Pilpres dan Pileg 2024 terdapat 2.440 TPS. Artinya, Kota Malang membutuhkan 4.880 linmas.
Untuk memenuhi jumlah itu, Satpol PP Kota Malang akan menyiapkan linmas insidentil yang berasal dari karyawan non ASN di lingkungan Pemkot Malang, yakni sebanyak 395 orang.
Dikatakan, kebutuhan jumlah linmas untuk Pilkada Kota Malang 2024 mendatang kemungkinan akan lebih sedikit dari pada jumlah linmas di Pileg dan Pilpres. Sebab menurutnya, jumlah TPS Pilkada tak akan sebanyak saat Pileg dan Pilpres. Untuk itu, pihaknya hanya menyiapkan anggaran untuk 4.485 linmas di APBD Kota Malang 2024.
“Untuk linmas yang 4.485, alhamdulillah sudah kami fasilitasi persiapannya. Jadi di 2024 itu untuk insentif, BPJS Ketenagakerjaan sudah tanpa mengurangi insentif, pakaian juga sudah,” kata Heru.
Menurutnya, seluruh fasilitas linmas tersebut mulai seragam, BPJS dan insentif telah dianggarkan melalui APBD Kota Malang 2024. Dikatakan, pihaknya menganggarkan Rp 5 milyar untuk pengadaan seragam linmas. Sedangkan untuk insentif linmas, senilai Rp 200 ribu per bulan plus BPJS Ketenagakerjaan dengan premi Rp 10.260 per bulan selama 12 bulan.
“Seluruh anggaran sudah didok. Kalau untuk (penyaluran) insentif dan BPJS melekat di kelurahan, kalau pakaian di Satpol PP,” jelasnya.
“Mudah mudahan teman teman linmas diberikan kesehatan, lancar dalam bertugas, diberi keselamatan karena pemilu 2024 akan luar biasa. Pileg dan Pilpres ini berat apalagi dengan dinamika masyarakat yang dinamis ini kan aakan ada potensi potensi konflik,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang, Harvad Kurniawan menyampaikan bahwa pengganggaran mulai pembaruan seragam hingga insentif linmas pada Pemilu 2024 memang merupakan usulan DPRD Kota Malang.
“Mengingat ada beberapa linmas yang seragamnya sudah tidak layak. Termasuk kebutuhan TPS banyak maka kebutuhan jumlah linmas juga lebih banyak sehingga baju linmas juga harus ditambah,” tuturnya.
“Usulan seragam linmas memang kami yang mengusulkan. Jadi kami sangat mendorong untuk pengadaan seragam penunjang kinerja linmas menyambut Pemilu 2024,” imbuhnya.
Menurutnya, keberadaan linmas cukup krisual dan penting sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusifitas dan keamanan di lingkungan kelurahan maupun dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Meski Beda Pilihan di Pemilu 2024, Cangkir Opini Ajak Generasi Muda Jaga Kesatuan
“Hari ini, garda terdepan untuk mewujudkan pemilu damai terutama di TPS TPS adalah linmas. Mereka tak hanya mengamankan pemilu saja tapi juga keamanan di tengah masyarakat bahkan juga turun saat ada bencana,” kata dia.
Di sisi lain, Harvad menyampaikan bahwa linmas memang perlu mendapat perhatian, terutama soal kesejahteraan hingga jaminan sosialnya. Hanya saja, kata Harvad, kemampuan APBD Kota Malang memang hanya mampu memberikan insentif senilai Rp 200 ribu per bulan.
“Salah satu usulan DPRD, mengingat kinerja linmas merupakan kerja sosial dan pengabdian kepada masyarakat maka harus diberi apresiasi. Tapi kami juga sadar nominal insentif itu kurang layak, jadi melihat kemampuan APBD, kami juga masih berjuang untuk kenaikan insentif linmas,” paparnya.
Terpisah, Camat Sukun Kota Malang, Widi Wirawan menyampaikan bahwa keberadaan linmas sesuai regulasi yang ada, wajib dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Mereka punya peranan penting dalam pengamanan wilayah. Jadi tak hanya penting, keberadaan linmas krusial dalam Pemilu 2024,” tandasnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
