Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang khawatir program kebijakan yang dijalankan pemerintah nantinya tak tepat sasaran. Pasalnya, verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kota Malang tak kunjung rampung. Lebih dari 25 ribu KK di Kota Malang disebut belum terverifikasi desilnya. Artinya, tingkat kesejahteraan mereka belum terdeteksi.
Anggota DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan, hanya ada tiga daerah di Jatim yang rampung 100 persen dalam verifikasi pendataan desil. Yakni Surabaya, Bojonegoro, dan Probolinggo.
“Nah, Kota Malang itu masih tersisa 25 ribu KK lebih yang belum terverifikasi. Kota Malang harunya bisa melakukan percepatan,” ucapnya, Rabu (7/10/2026).
Ia mendorong Pemkot Malang melakukan percepatan dengan mengerahkan seluruh SDM terkait. Baik petugas Dinsos hingga RT/RW. Dengan demikian, data desil atau tingkat kesejahteraan setiap warga Kota Malang bisa lebih akurat.
Data sosial ekonomi terus berubah
Di sisi lain, ia juga meminta verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Malang benar-benar akurat. Mengingat, data tersebut terus bergerak dinamis. Misalnya, soal data pekerja, warga meninggal, hingga kelahiran bayi.
“Tantangannya kan di situ. Jadi kemarin bekerja, sekarang tidak bekerja atau sebaliknya. Ada yang meninggal, ada yang melahirkan. Ini yang harus terus diupdate. Bagaimana bisa update jika data desil saja belum lengkap,” ujarnya.
Baca juga: Masuk Desil 10 Tak Otomatis Kehilangan Bansos, Ini Penjelasan Mensos Gus Ipul
Menurutnya, pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akurat merupakan hal vital. Sebab, data itu menjadi landasan pemerintah dalam membuat program kebijakan, termasuk perencanaan pembangunan Kota Malang, baik di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga infrastruktur.
“Data yang akurat itu penting. Jangan sampai hanya memakai data sekunder. Data sekunder dan primer harus dicroscek agar benar-benar akurat,” imbuhnya.
Ditargetkan rampung 2026
Ia berharap masalah verifikasi data itu rampung pada 2026. Jika nantinya data tersebut benar-benar akurat, seluruh OPD dapat memanfaatkannya sehingga setiap program bisa berjalan tepat sasaran.
“Misalnya dinas pendidikan bisa untuk menetapkan penyaluran beasiswa atau seragam gratis. Lalu dinas kesehatan untuk UHC dan lainnya,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
