MALANG – Kader Partai Demokrat yakni Rachlan Nashidik melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebutkan bahwa makam KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibiayai oleh negara. Hal itu memancing keresahan sejumlah kelompok. Salah satunya datang dari DPC Barisan Kader Gus Dur (Barikade).
Mereka merasa keberatan atas pernyataan itu dan menyangkal bahwa itu tidak benar.
Ketua DPC Barikade Gus Dur Kota Malang, Dersi Hariono, menerangkan bahwa pihaknya juga sudah mendapat konfirmasi dari Yenny Wahid, anak Gus Dur.
”Yang disampaikan Rachland Nashidik bahwa makam Gus Dur dibiayai oleh negara tidak benar. Kita juga sudah dapat konfirmasi Bu Yeni Wahid, bahwa makam Gus Dur dibangun oleh swadaya keluarga Gus Dur sendiri,” jelasnya, pada Minggu (21/2/2021).
Dersi menegaskan, yang dimaksud Rachlan dibangun oleh negara lebih tepatnya adalah fasilitas umum seperti tempat transit, terminal, dan museum nusantara yang memang dibangun oleh anggaran daerah.
“Jadi jangan sampai permasalahan Museum SBY di Pacitan itu, kok jadi menyebut-nyebut permasalahan Gus Dur. Sejarah mencatat bahwa dulu rezim SBY ini memisahkan Gus Dur dari induk PKB. Nah, sekarang diulang lagi oleh kadernya. Apa sih yang diinginkan oleh teman-teman Demokrat,” tanyanya.
Terus terang, kata Dersi, jika hal itu terus berlarut, bukan tidak mungkin kader Demokrat telah membangkitkan rasa sakit hati dan kemarahan pada 7 tahun yang lalu.
“Sebagai rakyat berbangsa dan bernegara yang baik, harusnya menciptakan suasana kondusif,” sebutnya.
Lebih jauh, pihak Barikade mengeluarkan maklumat 3 poin tuntutan kepada jajaran kader Partai Demokrat.
“Pertama, menuntut seluruh kader Partai Demokrat untuk mengusut oknum daripada kader Partai Demokrat yang telah menghina guru kami,” tegasnya.
Kedua, menuntut jajaran pengurus mulai dari pusat sampai daerah untuk membuat sikap klarifikasi atas pernyataan tersebut untuk menghindari gesekan di tingkat grassroot serta menertibkan kader Partai Demokrat supaya tidak membuat pernyataan yang kontroversial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara.
Ketiga, menuntut untuk mencabut pernyataan yang kontroversial tersebut secara terbuka baik lisan maupun tulisan dari Rachland Nashidik tersebut.
Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, Adi Sancoko, mengaku juga telah menerima surat tuntutan dari barisan kader Gus Dur. Dalam waktu cepat, pihaknya akan menyampaikan surat ini ke tingkat DPP Partai Demokrat.
“Namun kami tidak bisa memberi putusan final pada semuanya. Semua ini ada prosedur tataran mekanisme dalam penanganan masalah nasional,” jawabnya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
