BATU, Tugumalang – Jabatan Pj Wali Kota Batu hingga saat ini masih kosong. Untuk menyanbung tongkat estafet, kepemimpinan kota saat ini sementara diisi Plh yang dijabat Sekda Kota Batu, Zadiem Efisiensi.
Masa-masa penantian ini tentu menjadi harapan banyak pihak. Bahwa siapapun Pj Wali Kota Batu terpilih nanti bisa menjaga marwah pembangunan yang sudah ada saat ini. Salah satu harapan yang muncul adalah keberpihakan Pj kepada sektor UMKM.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Thohari. Satu hal yang harus dipahami oleh kandidat Pj nantinya, harus tahu bahwa karakter Kota Batu yang besar dari sektor pariwisata.
Jika begitu, maka tumbuh kembang sektor wisata juga harus berseiring dengan kesejahteraan setiap warganya. Sebagian warga, baik secara langsung tidak langsung, juga punya sumbangsih dalam kemajuan pariwisata.
Sebab itulah Pj Wali Kota harus ikut berkontribusi dalam mengangkat potensi wisata. Tak hanya di pusat kota, tapi juga sampai ke pelosok pedesaan. Termasuk di dalamnya juga diisi pelaku UMKM yang ikut menggairahkan potensi pariwisata kotanya.
”Program Desa Wisata harus digarap lagi secara serius dan kompleks. Dengan begitu, pelaku UMKM juga ikut terangkat. Desa ikut maju, warganya juga ikut sejahtera,” terang Khamim.
Selama ini, sejumlah program wisata yang juga ikut menggandeng pelaku UMKM juga sudah ada. Hanya saja, masih belum merata. Untuk itu ia berharap Pj Walikota terpilih nanti bisa memaksimalkan pembangunan UMKM.
”Apalagi, nanti kan dia (Pj, red) bakal menjabat dalam waktu 2 tahun ke depan. Siapapun yang menjabat, harus paham karakter kotanya, masyarakatnya sehingga bisa ikut menyumbang dampak positif,” harapnya.
Seperti diketahui, Kemendagri hingga saat ini masih belum menentukan siapa Pj Wali Kota Batu. Sebenarnya, sudah ada sejumlah nama yang telah menjadi kandidat kuat. Namun, penetapannya masih terkesan tarik ulur karena diduga ada kepentingan politis.
Sejumlah pihak pun menyayangkan keterlambatan penetapan Pj Wali Kota ini. Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud menilai ada kepentingan politis dalam tarik ulur penetapan Pj Wali Kota Batu. Sudah tidak asing, bahwa ajang demokrasi Pemilu kenbali akan digelar.
”Yang kami pertanyakan itu kenapa kok bisa sampai molor? Kan bisa saja ada tendensi politis. Kita tahu, Kota Batu ini memang kecil, tapi potensinya besar,” kata Didik, politisi asal Golkar tersebut.
Ketentuan penetapan oleh Kemendagri sendiri ini memang terbilang baru. Sebelumnya, jika ada contoh kasuistik seperti ini, Pj Wali Kota langsung ditunjuk oleh Gubernur.
Molornya penetapan Pj ini dikhawatirkan berdampak pada jalannya roda pemerintahan daerah. Terlebih, masa kekosongan jabatan secara formil ini berlangsung aekitar dua tahun.
Dikhawatirkan jika roda pemerintahan terlalu lama dijalankan oleh Plh wali kota, hasilnya tidak bisa optimal. Lantaran keterbatasan ruang gerak dan juga kewenangannya dibanding dengan jabatan Pj wali kota.
”Kalau Plh itu kan hanya sebatas menjalankan tugas sehari-hari Wali Kota. Jadi pasti ada resiko pada progres pembangunannya. Kami berharap agar ketetapan nama Pj segera diterbitkan,” harapnya.
