Malang, Tugumalang – Wali Kota Malang mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan anggaran KONI Kota Malang 2022. Pasalnya, KONI Kota Malang akan menyelengarakan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) sekaligus pemilihan pucuk pimpinan pada 17 Desember 2022 mendatang.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pihaknya baru mengetahui bahwa KONI Kota Malang akan melakukan Musorkot dalam beberapa hari ke depan. Bahkan dia menyebut belum menerima pemberitahuan atau undangan atas kegiatan tersebut.
“Bagaimana pertanggungjawaban anggaran Ketua KONI (Kota Malang), kok tidak lapor ke saya,” kata Sutiaji, Rabu (14/12/2022).
Padahal menurutnya, KONI Kota Malang sebagai induk olahraga di Kota Malang, anggaran kegiatannya dialokasikan dari dana APBD Kota Malang. Dengan demikian, KONI Kota Malang wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban itu.
Diketahui, dana APBD yang dialokasikan untuk KONI Kota Malang mencapai angka sekitar Rp 18,5 milyar di tahun 2022 ini. Sedangkan cabang olahraga yang dinaungi KONI Kota Malang terdapat sekitar 53 cabor.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyarankan agar KONI Kota Malang memperkuat koordinasi dengan Pemkot Malang maupun DPRD Kota Malang. Dengan demikian, selain pembinaan olahraga, pembinaan administrasi bisa diterapkan juga.
“Karena semua cabor menggunakan APBD yang kadang kadang mereka tidak tahu cara penggunaannya. Mulai pelaporan, SPJ dan lainnya,” kata Made.
Dia berharap kepengurusan KONI Kota Malang ke depan bisa mengedepankan pembinaan administrasi kepada cabor yang dinaungi.
Di sisi lain, Made mengatakan bahwa anggaran APBD Kota Malang yang dialokasikan untuk KONI Kota Malang di 2023 mendatang turun menjadi Rp 15 milyar.
“Jadi untuk 2023 dianggrakan Rp 15 milyar, kemarin (2022) kan Rp 18,5 milyar. Kami turunkan karena ada masalah itu,” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa angka itu terbilang kecil untuk mengembangkan prestasi olahraga Kota Malang. Dikatakan, anggaran untuk KONI Kota Malang idealnya ada di kisaran Rp 25 – 30 milyar. Namun tentu dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas.
“Ajukan RAB nya, untuk apa saja. Kalau memang diperlukan dan bisa dipertanggungjawabkan, kami tentu akan mendukung,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
Editor: jatmiko
