Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Brebes Wurja tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya keakuratan data dari tingkat paling bawah. Menurut dia, hal itu menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ajak RT, RW, Dinas Sosial, dan seluruh unsur untuk bisa membantu agar masyarakat masuk ke sistem digital. Kalau data akurat, bansos akan tepat sasaran. Kami bisa bekerja baik kalau RT/RW bergerak memasukkan datanya ke sistem, dan nanti sistem yang akan menjawab layak atau tidak,” ujar Gus Ipul.
Pendampingan oleh agen Perlinsos dinilai penting karena belum semua warga memiliki ponsel pintar, memahami prosedur pendaftaran digital, atau percaya diri mengakses layanan daring.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur. Mulai pengurus RT/RW, perangkat desa/kelurahan, operator data desa, ASN daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader dasawisma, penyuluh KB dan pertanian, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Gus Ipul juga mengimbau masyarakat dan pilar sosial yang bersedia menjadi agen untuk memulai pendampingan dari lingkungan keluarga serta tetangga terdekat. Dia menegaskan, peran agen Perlinsos bersifat sukarela dan dilarang memungut biaya dari warga.
Selain itu, agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.
“Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang,” tegasnya.
Sistem Perlinsos Digital Padankan Data Lintas Instansi
Sistem Perlinsos Digital berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Melalui sistem ini, profil calon penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat, tetapi juga dilengkapi teknologi pengenalan wajah.
Data tersebut selanjutnya dipadankan secara otomatis dengan basis data lintas instansi. Di antaranya Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, PT PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.
Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui sistem Perlinsos Digital mulai beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027. Sasaran program tersebut mencapai 48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hingga awal November 2026, secara nasional baru tercatat sekitar 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari total target yang telah mendaftar. Artinya, masih ada sekitar 29,2 juta calon penerima bansos yang harus dirampungkan pendaftarannya hingga akhir Desember 2026.
Di Kabupaten Brebes, capaian pendaftaran Perlinsos Digital masih 23,72 persen atau sekitar 170.740 kepala keluarga (KK) dari total target 719 ribu KK.
Gus Ipul menantang jajaran RT/RW, operator desa, dan ASN di Brebes untuk meningkatkan capaian pendaftaran hingga 50 persen dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
“Saya minta Pak RT dan Pak RW pulang dari sini langsung bergerak menjadi agen Perlinsos, daftarkan seluruh warganya ke dalam sistem digital. Jangan sampai ada warga yang berhak justru terlewat karena tidak terdata,” katanya.
ASN Brebes Diminta Ikut Jadi Agen Perlinsos
Secara khusus, Gus Ipul meminta Bupati Brebes menggerakkan ASN pemerintah daerah untuk menjadi agen Perlinsos. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pencapaian target digitalisasi bansos.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 5 ribu peserta. Mereka terdiri atas 334 pendamping PKH, 17 TKSK, 50 Karang Taruna, 44 Tagana, 45 Pekerja Sosial Kabupaten Brebes, 10 Porda, 2.500 operator SIKS NG dan agen Perlinsos, serta 2.000 KPM PKH dan pengurus RT/RW se-Kabupaten Brebes.
Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Forkopimda, Bupati Tegal yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Plt Bupati Pemalang Nurkholes, para staf khusus, tenaga ahli menteri, serta jajaran pimpinan madya dan pratama Kementerian Sosial.




































