Bogor, Tugumalang.id – Sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia produktif terpapar penyalahgunaan Napza pada 2023-2025. BNN bersama Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker memperkuat penanganannya melalui nota kesepahaman (MoU).
MoU tersebut mencakup penanganan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) secara terpadu, mulai rehabilitasi hingga pemberdayaan.
Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan angka tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama melalui penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Tentunya kita tidak tinggal diam, kita sudah bekerja sampai hari ini dan mudah-mudahan kita bisa lebih kuat lagi. Kita berharap saudara-saudara kita yang sakit ini bisa kembali pulih, produktif, bisa berpenghasilan dan kembali percaya diri di masyarakat,” kata Suyudi.
Baca juga: Peringati Hari Anak Nasional, Kemensos Salurkan Bantuan Rp549 Juta di Bogor
Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Ki Hadjar Dewantara, Pusat Pengembangan SDM BNN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan kerja sama tersebut diarahkan agar penanganan korban dilakukan dengan data yang sama antarinstansi. Data BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker akan diselaraskan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Selama ini tentu kita sudah bekerja, tetapi sesuai arahan Presiden, kita diminta memulai dari data yang sama. Data yang dipegang oleh BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker itu nantinya sama,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, penyelarasan data melalui DTSEN menjadi dasar bagi setiap kementerian dan lembaga untuk melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Sehingga diharapkan kerja-kerja kita bisa lebih tepat sasaran, efektif, terukur dan mampu menjadikan penyintas ini untuk untuk bisa hidup kembali normal berada di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Gus Ipul juga berharap kerja sama tersebut mendorong lembaga lain dan pemerintah daerah memperkuat penanganan korban napza.
“Kita harapkan juga bisa menjadi motivasi bagi lembaga-lembaga yang lain termasuk pemerintah daerah untuk memperkuat MoU yang sudah kami buat. Jadi kita memerlukan partisipasi pemda dalam hal ini,” kata Gus Ipul.
Suyudi menilai penggunaan data yang sama antarkementerian dan lembaga menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat agar penanganan Napza lebih efektif.
“(Seperti) yang disampaikan Pak Mensos, kita harus sharing dengan data yang sama sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan lebih efektif,” jelas Suyudi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan MoU lintas kementerian dan lembaga juga diarahkan untuk menangani keterbatasan kapasitas layanan, terutama bagi korban napza yang mengalami masalah kesehatan jiwa (drug substance disorder).
“Yang sakitnya parah, bisa lari ke saya (Kemenkes), yang sakitnya masih (sedikit parah), (bisa) di tempatnya BNN dan mungkin sebagian di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Tapi yang penyakitnya ringan mungkin kita geser ke Kemensos. Kalau semuanya sudah sembuh, kita oper ke Kemenaker supaya bekerja kembali, hidup sehat dan produktif,” jelasnya.
Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyatakan Kemenaker siap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah menjalani pemulihan dari penyalahgunaan napza untuk kembali produktif melalui dunia kerja.
“Kami siap memberikan kesempatan kepada mereka untuk punya skill yang lebih baik. Sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki,” kata Yassierli.
Selain penempatan kerja, Kemenaker juga menyiapkan pelatihan kewirausahaan bagi mereka yang ingin kembali produktif melalui usaha mandiri.
“Terakhir, kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan,” kata dia.
Kerja sama empat instansi tersebut mencakup enam ruang lingkup. Di antaranya penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial secara terintegrasi dan berkesinambungan serta integrasi dan pemanfaatan data pemulihan tunggal interoperabel berbasis NIK.
Ruang lingkup lainnya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan pemberi layanan rehabilitasi, pelatihan vokasi keterampilan berbasis kebutuhan pasar bagi para penyintas, penempatan kerja pascarehabilitasi, serta pemanfaatan sumber daya melalui optimalisasi sarana, prasarana, dan fasilitas yang dimiliki keempat instansi.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos RI
editor: jatmiko
