Tugumalang.id – Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur memang punya lanskap perbukitan dan lereng yang eksotis. Namun, di balik keindahan kontur geografisnya itu, TTU menyimpan kerawanan bencana yang cukup tinggi. Mulai dari ancaman tanah longsor di area lereng, krisis air bersih saat kemarau, hingga banjir bandang akibat cuaca ekstrem.
Seperti yang sempat menerjang Kelurahan Maubeli di Kota Kefamenanu pada akhir Januari 2025 lalu. Sadar akan risiko ini, Pemerintah Kabupaten TTU bergerak menggandeng Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang) sebagai tim ahli untuk menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten TTU.
Baca Juga: Buka Welding Center, ITN Malang Langsung Gandeng Industri untuk Produksi Bareng di Kampus
Langkah awal penyusunan dokumen penting ini ditandai dengan dibukanya Focus Group Discussion (FGD) oleh Asisten Administrasi Setda TTU, Bernadinus Totnay, S.Sos., mewakili Bupati TTU di Aula Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) pada Kamis (11/12/2025).
Forum ini menjadi wadah krusial untuk mengumpulkan data riil dan menyamakan persepsi lintas sektor, mulai dari jajaran BPBD TTU, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, tokoh masyarakat, hingga para akademisi dari ITN Malang.
Pemkab TTU menegaskan, KRB ini merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi fondasi ilmiah dalam melindungi keselamatan masyarakat dan menentukan arah pembangunan infrastruktur daerah ke depan.
Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., menceritakan bagaimana awal mula proyek pemetaan ini berjalan hingga akhirnya melibatkan LSM lokal di lapangan.
Baca Juga: ITN Malang Sabet Tiga Penghargaan Bergengsi Anugerah Kampus Unggulan 2026
“Proyek KRB ini sebenarnya merupakan kelanjutan langsung dari komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara ITN Malang dengan Pemkab TTU. Awalnya, kontrak pengerjaan murni dilakukan secara mandiri oleh tim ahli kami. Namun, dalam proses berjalan, terutama saat kami melakukan asistensi dan validasi dengan BNPB pusat, ternyata dibutuhkan verifikasi titik koordinat bencana yang sangat mendetail di lapangan. Akhirnya, pihak BPBD berinisiatif melibatkan teman-teman dari LSM lokal, yaitu Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM), untuk membantu memvalidasi titik-titik bencana tersebut agar petanya benar-benar riil dan akurat,” jelas Ardiyanto saat ditemui di kampus 1 ITN Malang beberapa waktu lalu.
Demi menghasilkan peta risiko yang super detail, ITN Malang tidak main-main dengan langsung menerjunkan tim gabungan lintas keahlian. Mulai dari pakar Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), ahli Sistem Informasi Geografis (GIS), pakar Teknik Geodesi, hingga ahli kebencanaan.
Tugas utama mereka adalah menguliti tiga aspek penting di TTU, yaitu mendeteksi potensi ancaman, mengukur tingkat kerentanan masyarakat beserta infrastrukturnya, serta menghitung seberapa besar kapasitas instansi pemerintah daerah dalam menghadapi kedaruratan.
Ardiyanto juga menambahkan, dokumen KRB yang sedang digodok ini nantinya akan memuat indikator kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Hasil akhir pemetaan ini idealnya menjadi hulu sebelum menelurkan kebijakan operasional lanjutan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
“Melalui dokumen KRB ini, kita bisa mengestimasi dampak kerusakan dan tahu persis titik koordinat mana saja yang pernah dihantam bencana. Untuk di TTU sendiri, saat ini kerja sama kami baru fokus menyelesaikan KRB terlebih dahulu, belum ada tindak lanjut ke penyusunan RPB. Sekarang status dokumennya masih terus digodok dan dalam proses asistensi penyelesaian pemetaan di tingkat BNPB pusat,” pungkas Kepala LPKU ITN Malang.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis ITN Malang
Editor: Herlianto. A
