Tugumalang.id – Ratusan pedagang Pasar Gadang Malang dilaporkan tak mendapat tempat relokasi dalam proses penataan pasar tersebut. Kini, para pedagang mengadu ke DPRD Kota Malang melalui Audiensi bersama Komisi B pada Kamis (21/5/2026).
Perwakilan Pedagang Pasar Gadang Malang, Khoirul Anwar mengatakan bahwa kehadiran pedagang di gedung DPRD Kota Malang tak lain untuk menyampaikan keluh kesah atas kondisi pedagang di lapangan.
“Alhamdulillah Komisi B bisa melihat fenomena bahwa banyaknya pedagang yang berbedak tidak tertampung,” ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Malang Tegaskan Pembangunan Jalan Kembar Pasar Gadang Dimulai Mei 2026
Sepengetahuannya di lapangan, sebagian pedagang justru terlihat masif melakukan pembangunan lapak lapak secara mandiri di tempat relokasi. Sementara itu, tak sedikit pedagang lain kebingunan lantaran tak tau mau bangun lapak sendiri atau dibantu pemerintah.
Di sisi lain, juga muncul pengumuman pedagang yang tak aktif berjualan selama sekian bulan dicabut izinnya dan tak berhak menempati tempat relokasi.
Hal ini membuat pedagang kian bingung. Kini, ia mempertanyakan data dari Diskopindag Kota Malang soal pedagang yang berhak dan tak berhak menempati lokasi relokasi.
“Di pertemuan hari ini (audiensi), ternyata perwakilan dari Diskopindag tidak membawa data yang konkret. Berapa yang dibangun, karena dilapangan, yang tidak tertampung itu ada 500an pedagang,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, sebagain pedagang sudah bergerak membangun bedak bedak tanpa berpedoman pada data yang akurat. Ia tak mau nantinya ada tumpang tindih aturan yang berpotensi menimbukan konflik di kemudian hari.
Baca Juga: Relokasi Pedagang Belum Selesai, Jalan Kembar Pasar Gadang Mulai Mei 2026
“Jangan sampai ini nanti ada tumpang tindih. Kalau pedagang ini yang bangun sendiri, ngapain Dinas ikut cawe cawe?” ujarnya.
Ia mengaku tak memahami apakah yang berhak menempati relokasi adalah pedagang yang bayar retribusi, yang terdata di Diskopindag atau semua orang bisa menempati.
“Ini apakah yang sewa ini pedagang atau bukan? Karena pembangunannya bahasanya tidak memakai dana APBD, jujur saya sempat kaget. Kalau tidak memakai APBD, terus dananya siapa, yang dapat yang tanggung jawab siapa dan yang membuat perjanjian siapa?” ungkapnya.
Dengan tegas, ia menilai pengelolaan tempat relokasi Pasar Gadang tak profesional karena tak mengakomidir secara tepat sasaran.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong Diskopindag Kota Malang untuk melakukan verifikasi data pedagang Pasar Gadang agar pengelolaan relokasi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Ia berharap pedagang yang aktif namun tak terdata dapat segera diakomodir. Berdasarkan catatannya, ada sekitar 1.600 pedagang aktif.
“Tinggal nanti mungkin yang tidak aktif kan bisa dipilah dan pilih yang benar benar aktif tapi tak terdata bisa diselamatkan,” urainya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskopkndag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari mengatakan bahwa ketentuan soal yang berhak menempati tempat relokasi telah dipasang di Pasar Gadang.
Menurutnya, selama ini ada sekitar 1.000 sekian pedagang yang tercatat aktif membayar retribusi di Pasar Gadang. Dikatakan, tim dari Diskopindag juga tengah melakukan verifikasi data pedagang aktif.
“Intinya pedagang yang yang aktif, bisa menunjukkan bedaknya di mana dan yang tahu aktif itu adalah UPT Pasar, karena dia yang memungut retribusi tiap hari. Nah, itu yang kami akomodir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam pengelolaan relokasi Pasar Gadang, tak boleh ada yang melakukan jual beli bedak. Pihaknya tak akan mentolerir praktik praktik kecurangan ini.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
