MALANG, Tugumalang.id – Dalam agenda Public Expose BPJS Kesehatan yang digelar pada hari Kamis (2/7/2026). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan data jumlah masyarakat yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan telah mencapai angka 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Memaparkan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau sekitar 1,9 juta layanan setiap hari.
Pujo menyebut angka ini merupakan gambaran dari tingginya antusias masyarakat terhadap program JKN.
Baca Juga: Layanan BPJS Kesehatan Malang di MPP Merdeka: Berikan Kemudahan bagi Masyarakat
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program JKN, sekaligus menunjukkan layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia,” terangnya.
Fondasi Terciptanya SDM Indonesia yang Produktif
Agenda Public Expose yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bukan hanya sekadar pencapaian meningkatnya jumlah peserta program JKN. Namun juga menjadi komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan produktif.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus sebagai wujud dari transparansi pengelolaan program JKN.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Pujo.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” tambahnya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS Kesehatan menghadirkan kanal layanan digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 dan Care Center 165.
Selain itu, jejaring layanan juga diperluas dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Didukung Pengelolaan DJS Kesehatan
Pihaknya juga menjelaskan bahwa keberhasilan program JKN juga didukung kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang tetap sehat. Tercatat hingga 31 Desember 2025, DJS Kesehatan mencatatkan aset bersih sebesar Rp 30,04 triliun. Angka ini dirasa cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Bupati Malang Apresiasi Penggiat Sampah, Beri Bantuan Sembako dan PBID BPJS Kesehatan
Sedangkan hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp 3,94 triliun. Capaian ini menurut Pujo mencerminkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati untuk menjaga keberlangsungan program JKN.
“Dalam aspek tata kelola, BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ungkap Pujo.
“Selain itu, lembaga tersebut juga mencatat skor 97,67 dalam penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk, and Compliance (GRC), skor 865 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 pada Survei Penilaian Integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” bebernya.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, program JKN juga telah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional.
Hal ini merujuk pada kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Di mana program JKN telah berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Meningkatkan Kualitas Layanan
Melihat capaian kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan akan melakukan beberapa langkah strategis, yakni memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, juga mengoptimalkan kolektibilitas iuran dan memperkuat pengendalian biaya agar program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Keberhasilan program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar program JKN terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Pujo.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan program JKN yang harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan juga integritas.
“Tantangan ke depan meliputi menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, memperluas jumlah peserta aktif, dan memperkuat kolaborasi di lintas sektor,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar yang menyampaikan program JKN adalah wujud nyata dari amanat konstitusi untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Merespons pencapaian kinerja BPJS Kesehatan, ia menilai perlu adanya upaya yang perlu diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan, agar penerima manfaat program JKN ini semakin luas.
Sedangkan Guru Besar FEB UI, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E, M.E menyebut program JKN adalah investasi jangka panjang dalam membangun SDM Indonesia yang unggul.
“Ketahanan pembiayaan program JKN merupakan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
